Komisi III DPR Siap Bongkar Dalang Penyadapan Prabowo

AKTUALITAS.ID – Komisi III DPR RI bersiap menggelar rapat kerja penting bersama Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto pada 12 November 2026. Agenda utama pertemuan ini adalah membedah kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang hingga kini terus menyita perhatian publik.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan rapat tersebut tidak hanya membahas perkembangan penyidikan, tetapi juga akan berfokus mengungkap aktor intelektual serta motif di balik dugaan penyadapan yang mengguncang institusi negara tersebut.

Menurutnya, DPR ingin memastikan kasus yang dianggap serius tersebut ditangani secara transparan dan tuntas tanpa ada pihak yang luput dari proses hukum.

“Komisi III DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan Kapolri pada hari Kamis 12 November 2026 untuk membahas kasus penyadapan ilegal termasuk membongkar dalang dan motif penyadapan ilegal tersebut,” kata Habiburokhman, dkutip, Senin (9/11/2026).

Rapat kerja itu dijadwalkan berlangsung setelah DPR kembali memasuki masa persidangan menyusul berakhirnya masa reses. Habiburokhman akan memimpin langsung jalannya rapat bersama jajaran pimpinan Komisi III serta Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Politikus Partai Gerindra itu menegaskan pihaknya akan mengawal proses hukum hingga seluruh fakta terungkap secara terang-benderang.

“Sebagaimana arahan Pimpinan DPR, kami akan kawal penanganan kasus ini sampai terungkap sejelas-jelasnya. Siapapun yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban hukum,” tegasnya.

Kasus ini sebelumnya memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Empat nama yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut yakni mantan Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para tersangka dijerat sejumlah pasal pidana, termasuk ketentuan dalam KUHP serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Selain Irjen Slamet Uliandi, tiga tersangka lainnya telah menjalani penahanan di Rumah Tahanan Mako Brimob Mabes Polri.

Rapat kerja pekan depan diperkirakan menjadi momentum penting untuk mengungkap sejauh mana konstruksi perkara yang sedang dibangun penyidik. Selain perkembangan penyidikan, DPR juga diperkirakan akan mendalami kemungkinan adanya jaringan, aktor pengendali, hingga motif yang melatarbelakangi dugaan penyadapan terhadap kepala negara.

Dengan sorotan publik yang terus menguat, rapat Komisi III dan Kapolri pada 12 November mendatang berpotensi menjadi panggung utama pengungkapan fakta-fakta baru dalam salah satu kasus paling menyita perhatian politik dan hukum nasional tahun ini. (Firman/Mun)