Connect with us

NASIONAL

Pengamat SDI: Kehadiran Wamenaker Bukan Bentuk Perlindungan untuk Silfester

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Kehadiran Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor dalam peresmian restoran dan gerai UMKM milik anak Silfester Matutina memantik polemik di ruang publik. Sejumlah pihak menilai kehadiran pejabat negara tersebut berkaitan dengan status hukum Silfester yang hingga kini belum menjalani eksekusi putusan pidana. Namun, pengamat hukum menegaskan bahwa kedua persoalan itu tidak dapat dicampuradukkan.

Pengamat Hukum Swarna Dwipa Institute (SDI), Tohenda, menilai publik harus melihat persoalan ini secara objektif dan berlandaskan prinsip hukum yang berlaku. Menurutnya, mengaitkan kehadiran Afriansyah Noor dengan dugaan perlindungan politik terhadap Silfester merupakan kesimpulan yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Kita harus memisahkan antara subjek hukum dan objek kegiatan. Usaha yang diresmikan adalah milik anak Silfester Matutina, bukan milik Silfester secara pribadi. Dalam hukum pidana berlaku asas personalitas, di mana tanggung jawab pidana melekat pada individu dan tidak dapat diwariskan kepada anggota keluarga,” ujar Tohenda, Senin (16/11/2026).

BACA JUGA  Pengamat SDI: Karhutla Membakar Masa Depan Anak

Ia menegaskan, anak dari seseorang yang memiliki persoalan hukum tetap memiliki hak yang sama untuk menjalankan usaha dan mendapatkan dukungan pemerintah sepanjang aktivitasnya dilakukan secara sah.

Menurut Tohenda, kehadiran Wamenaker dalam acara tersebut justru sejalan dengan tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan yang berkaitan dengan penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan sektor UMKM.

“UMKM merupakan salah satu sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja nasional. Kehadiran pemerintah untuk memberikan apresiasi kepada pelaku usaha baru adalah bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang kerja. Mengaitkannya dengan perkara hukum orang tua pemilik usaha adalah logika yang tidak tepat,” tegasnya.

Sorotan publik kemudian mengarah pada status hukum Silfester Matutina yang hingga kini belum menjalani hukuman meski putusan kasasi Mahkamah Agung telah berkekuatan hukum tetap sejak 2019.

BACA JUGA  Pengamat: Indonesia Konsisten Bela Palestina di PBB

Menanggapi hal tersebut, Tohenda menjelaskan bahwa persoalan eksekusi pidana merupakan kewenangan penuh aparat penegak hukum, khususnya jaksa eksekutor, bukan kementerian teknis seperti Kementerian Ketenagakerjaan.

Berdasarkan catatan perkara, Silfester divonis 1 tahun 6 bulan penjara dalam kasus fitnah terhadap mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun proses eksekusi disebut mengalami sejumlah kendala administratif dan teknis.

“Jaksa eksekutor telah menerbitkan surat pelaksanaan putusan setelah perkara inkrah. Namun saat itu keberadaan terpidana tidak ditemukan. Kondisi tersebut kemudian beririsan dengan pandemi COVID-19 yang berdampak pada berbagai proses penegakan hukum, termasuk kebijakan pembatasan di lembaga pemasyarakatan,” jelasnya.

Tohenda juga menegaskan bahwa Kejaksaan tetap memiliki kewenangan menjalankan putusan tersebut dan proses hukum masih berada dalam koridor yang berlaku.

BACA JUGA  Pengamat SDI: Putusan MK Gibran Buka Kotak Pandora Baru

“Kejaksaan telah menjelaskan bahwa masa kedaluwarsa eksekusi pidana belum berakhir. Artinya proses hukum tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan bukan menjadi kewenangan kementerian untuk melakukan intervensi,” pungkasnya. (Mun)

TRENDING