SDI: Momentum Pascapolemik Gibran Harus Jadi Jalan Memperkuat Persatuan Nasional

AKTUALITAS.ID – Dinamika politik nasional pascapolemik Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi perhatian. Di tengah perdebatan mengenai posisi wakil presiden dan proses pengisian jabatan yang berkembang, Swarna Dwipa Institute (SDI) mengingatkan para elite politik agar tidak terjebak dalam persaingan kekuasaan yang berpotensi memperlebar ketegangan nasional.

Pengamat Komunikasi Politik SDI, Frans Immanuel Saragih, menilai situasi politik yang memanas seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan nasional. Menurutnya, energi politik tidak semestinya habis untuk mempertajam perselisihan elite, sementara agenda pembangunan dan kepentingan masyarakat membutuhkan perhatian.

“Setelah polemik yang berkepanjangan ini, ada baiknya kita kembali mengingat betapa vitalnya Persatuan Nasional. Biar bagaimanapun, itulah harga mati yang sangat dibutuhkan bangsa ini untuk bisa bergerak maju,” tegas Frans dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Frans secara terbuka mengkritik rentetan manuver dan komunikasi politik elite yang belakangan menjadi konsumsi publik. Ia menilai kegaduhan berkepanjangan dapat membentuk persepsi negatif terhadap kehidupan demokrasi Indonesia.

Menurutnya, perbedaan pandangan politik merupakan hal wajar dalam negara demokratis. Namun, perbedaan itu seharusnya dikelola melalui dialog, penghormatan terhadap konstitusi, dan mekanisme kelembagaan, bukan dipertontonkan sebagai pertarungan kepentingan tanpa ujung.

Frans mengingatkan bahwa dinamika politik dalam negeri juga menjadi perhatian masyarakat internasional. Karena itu, para pemimpin dan aktor politik perlu menunjukkan kedewasaan dalam menyikapi setiap persoalan kenegaraan.

Polemik mengenai posisi wakil presiden dan wacana penggantian pejabat negara berpotensi membuka ruang persaingan politik baru. Namun, Frans mengingatkan agar proses tersebut tidak berubah menjadi ajang perebutan pengaruh yang mengabaikan kepentingan nasional.

Ia meminta seluruh pihak menempatkan persatuan sebagai kepentingan bersama. Proses politik, menurutnya, harus berjalan tertib, menghormati konstitusi, dan tidak menciptakan ketidakpastian yang berkepanjangan.

“Sudah saatnya kita membangun persepsi positif kepada dunia luar, menampilkan wajah Indonesia yang intelek, demokratis, dan saling menghargai. Satu-satunya jalan adalah kembali kepada semangat Persatuan Nasional, hanya itu kuncinya,” ujar Frans.

Seruan SDI tersebut menjadi pengingat bahwa persatuan nasional tidak cukup hanya diucapkan dalam pidato atau slogan politik. Persatuan harus terlihat dari cara para elite mengelola perbedaan, menghormati proses hukum, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan kelompok.

Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, publik membutuhkan kepastian bahwa seluruh proses kenegaraan berjalan sesuai aturan. Transparansi, komunikasi yang bertanggung jawab, dan penghormatan terhadap mekanisme konstitusional menjadi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.

Pesan Frans jelas: polemik politik boleh terjadi, perbedaan kepentingan tidak bisa dihindari, tetapi Indonesia tidak boleh menjadi korban pertarungan elite.

Bagi SDI, momentum ini seharusnya menjadi kesempatan untuk mengakhiri kegaduhan dan membangun kembali suasana politik yang sehat. Persatuan nasional harus ditempatkan di atas ambisi kekuasaan, sebab stabilitas dan masa depan bangsa merupakan tanggung jawab seluruh elemen negara. (Bowo/Mun)