Pengamat: Jangan Sampai Wapres Jadi Titipan Partai

AKTUALITAS.ID – Tarik-menarik kepentingan politik di balik kekosongan kursi Wakil Presiden (Wapres) kian memanas. Merespons manuver sejumlah elite politik, Direktur Eksekutif Institute for Policy Studies (IPS), Dr. Tri Andika, melontarkan peringatan keras: kursi pendamping RI-1 adalah hak prerogatif mutlak Presiden Prabowo Subianto, bukan jatah “kue” partai politik.

Tri Andika menegaskan bahwa aturan main konstitusi sudah terang benderang. Mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR memang memilih Wapres, namun nama yang disodorkan mutlak berasal dari presiden.

“Pintu pertama dan utama ada di tangan presiden. Konstitusi kita menghendaki wakil presiden adalah orang pilihan presiden, bukan hasil tawar-menawar politik,” tegas Tri Andika di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Lebih lanjut, ia tidak melarang partai politik menyodorkan nama, namun dengan catatan keras agar tidak melampaui batas kewenangan. “Silakan partai menyampaikan aspirasi, itu sah. Tetapi jangan sampai partai mendikte presiden. Begitu presiden didikte, yang lahir bukan pendamping presiden, melainkan murni titipan partai!” serangnya tajam.

Peringatan serupa juga diarahkan ke Senayan. Meski MPR memegang palu ketukan akhir untuk memilih satu dari dua nama yang diajukan, lembaga tersebut dituntut untuk tidak asal ketuk palu secara formalitas. MPR wajib membaca arah politik Prabowo agar tidak melahirkan pasangan pemimpin yang justru berseberangan di tengah jalan.

Terkait kriteria ideal, Tri Andika mematok dua syarat mutlak yang tak bisa ditawar bagi calon pendamping Prabowo. Pertama, loyalitas tanpa batas untuk mengeksekusi visi presiden, bukan membawa agenda titipan kelompok. Kedua, haram hukumnya memiliki ambisi menjadi “matahari kembar” atau pusat kekuasaan tandingan.

“Yang dibutuhkan presiden adalah pekerja senyap yang menuntaskan tugas, bukan figur yang sibuk membangun panggung sendiri. Dalam satu pemerintahan hanya boleh ada satu matahari, yaitu presiden,” pungkas Tri Andika. (Bowo/Mun)