Listyo dkk Disidang Etik Pekan Depan

AKTUALITAS.ID – Skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto yang dilabeli Istana sebagai tindakan makar terus bergulir panas. Mabes Polri memastikan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) untuk mantan Kapolri sekaligus eks Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan komplotannya akan dieksekusi pekan depan.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum dalam kasus ini. Tertundanya sidang etik untuk ketiga tersangka jenderal lainnya semata-mata karena penyidik Bareskrim Polri masih mematangkan proses pemeriksaan.

“Jadwalnya minggu depan ya. Nanti masih pemeriksaan, setidak-tidaknya secepatnya. Artinya, bagi terduga pelanggar yang lainnya pasti akan dilakukan sidang komisi kode etik, pasti itu,” tegas Isir kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Ketegasan Polri bukan isapan jempol. Sebelumnya, mantan Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta telah lebih dulu diseret ke meja sidang etik dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) alias dipecat. Ahrie terbukti melakukan perbuatan tercela dengan membajak wewenangnya saat menjabat Plt Kabag Monitoring Center Robinopsnal Bareskrim Polri, menggunakan alat teknologi negara untuk menyadap secara ilegal.

Dalam skandal tingkat tinggi ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat jenderal aktif sebagai tersangka. Selain Jenderal Listyo Sigit dan Irjen Ahrie Sonta, nama lain yang ikut terseret adalah eks Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan eks Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Para jenderal ini kini dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP Ayat 1 dan 2, serta Pasal 32 Ayat 1 UU ITE. Kecuali Slamet Uliandi, ketiga tersangka lainnya kini telah mendekam di balik jeruji Rutan Mako Brimob Mabes Polri.

Fakta penyidikan mengungkap skala kejahatan yang fantastis. Sasaran sadap komplotan Listyo Sigit ternyata tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi menggurita hingga ke jajaran menteri, tokoh politik, pengusaha kelas kakap, media, hingga tokoh masyarakat.

Skala kejahatan yang masif ini memicu reaksi keras dari lingkaran dalam Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra, Kepala BIN M. Herindra, hingga Kepala Bakom Pemerintah Syahganda Nainggolan sepakat mengategorikan operasi penyadapan ilegal ini sebagai bentuk kejahatan makar terhadap negara. Publik kini menanti, akankah Listyo Sigit menyusul Ahrie Sonta dipecat secara tidak hormat dari Korps Bhayangkara. (Firman/Mun)