Habiburokhman Tantang Bareskrim Bongkar Aktor Politik Penyadapan

AKTUALITAS.ID – Skandal penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan 6.000 tokoh penting diyakini bukan sekadar kejahatan siber biasa. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengendus adanya manuver politik tingkat tinggi dan “sosok besar” yang menjadi dalang sekaligus penikmat utama dari kebocoran data intelijen tersebut.

Tidak main-main, daftar korban penyadapan massal ini mengerucut pada jantung kekuasaan: mulai dari kepala negara, ketua umum partai politik, pejabat tinggi, jurnalis, hingga pimpinan ormas.

“Pasti ada sosok besar dalam konstelasi politik yang menikmati dan mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini. Yang disadap adalah kepala negara dan tokoh bangsa, ini bukan untuk konsumsi pribadi,” tegas Habiburokhman di Jakarta, Senin (9/11).

Politisi elite Gerindra ini mewanti-wanti Bareskrim Polri agar tidak ‘masuk angin’ dan menyusutkan nyali dengan hanya menjerat pelaku menggunakan pasal karet UU ITE. Menyadap Presiden, menurutnya, adalah bentuk ancaman langsung terhadap kedaulatan dan keamanan nasional.

Habiburokhman secara blak-blakan menuntut penyidik untuk menerapkan pasal makar dan kejahatan terhadap keamanan negara. Ia menegaskan, pengusutan haram hukumnya berhenti pada kroco-kroco atau oknum internal di Mabes Polri yang hanya bertindak sebagai operator lapangan.

“Penyidik harus bernyali membongkar jejaring elite politik di luar institusi kepolisian. Siapa penyandang dananya? Itu yang harus diseret!” kecamnya.

Skandal berdarah dingin ini tak dibiarkan menguap begitu saja. Komisi III DPR RI telah menjadwalkan pemanggilan darurat terhadap pucuk pimpinan Mabes Polri pada Rabu atau Kamis pekan ini. Rapat kerja khusus tersebut dipastikan akan menjadi panggung ‘pembantaian’ bagi para petinggi Polri jika berani menutup-nutupi siapa sosok raksasa di balik operasi gelap ini. (Firman/Mun)