LPI: Jangan Biarkan Dalang Penyadapan Presiden Bersembunyi di Balik Kekuasaan

AKTUALITAS.ID – Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) kembali melontarkan desakan keras kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) agar tidak berhenti pada pengungkapan pelaku lapangan dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Ring 1 Istana. LPI menilai kasus tersebut telah melampaui batas pelanggaran hukum biasa dan berpotensi menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan negara.

Di tengah meningkatnya tensi politik nasional, terungkapnya dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara memunculkan pertanyaan besar mengenai siapa pihak yang berada di balik operasi tersebut. LPI menegaskan bahwa penyadapan terhadap Presiden bukan hanya menyangkut privasi individu, melainkan menyentuh aspek keamanan nasional dan kewibawaan negara.

Direktur Eksekutif Nasional LPI, Akhrom Saleh, menilai kasus tersebut harus diusut secara menyeluruh hingga ke akar persoalan.

“Penyadapan terhadap Presiden dan jajaran strategis negara bukan perkara sepele. Ini adalah tindakan yang diduga menyerang pusat pengambilan keputusan negara. Karena itu, pengusutan tidak boleh berhenti pada operator atau pelaku teknis. Publik berhak mengetahui siapa yang merancang, mengendalikan, dan menggerakkan operasi ini,” tegas Akhrom Saleh di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Menurut Akhrom, langkah Kapolri dalam mengungkap dugaan praktik penyadapan tersebut layak diapresiasi. Namun, keberhasilan awal itu belum cukup jika aparat penegak hukum belum berhasil mengungkap pihak yang diduga menjadi aktor intelektual di balik kasus yang menggegerkan publik tersebut.

LPI meminta Polri mengusut secara menyeluruh kemungkinan adanya jaringan, motif, pendanaan, maupun rantai komando yang melatarbelakangi dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara. Organisasi kepemudaan itu juga mengingatkan agar tidak ada kesan bahwa hukum hanya menyentuh pelaksana lapangan sementara pihak yang lebih besar justru luput dari proses hukum.

“Jangan sampai publik hanya diperlihatkan pelaksana teknis sementara sosok yang diduga menjadi pengendali utama tidak tersentuh. Negara harus membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi siapa pun tanpa pengecualian,” ujarnya.

Selain menyoroti aspek penegakan hukum, LPI juga menekankan pentingnya transparansi penyidikan. Menurut mereka, keterbukaan informasi berbasis fakta dan alat bukti menjadi kunci untuk meredam spekulasi sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Menjelang peringatan Hari Pahlawan, LPI mengajak mahasiswa, pemuda, dan seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas nasional serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.

“Kami mengajak generasi muda Indonesia untuk tetap kritis namun rasional. Jangan biarkan ruang publik dipenuhi disinformasi dan narasi yang memecah belah. Kawal proses hukum secara objektif, damai, dan konstitusional,” kata Akhrom.

Dalam pernyataan sikap resminya, LPI menegaskan dukungan terhadap pemerintahan yang sah, mendesak pengusutan tuntas terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat, mendorong transparansi penyidikan, serta mengajak masyarakat menjaga persatuan nasional di tengah berkembangnya kasus tersebut.

LPI menegaskan bahwa generasi muda tidak akan tinggal diam terhadap setiap tindakan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan kedaulatan negara. Organisasi itu menilai pengungkapan fakta secara menyeluruh merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus menegakkan supremasi hukum. (Firman/Mun)