Eisenkot Resmi Dapat Mandat Bentuk Pemerintahan Israel

AKTUALITAS.ID – Mantan panglima militer Israel, Gadi Eisenkot, resmi memulai upaya membentuk pemerintahan baru setelah menerima mandat dari Presiden Israel Isaac Herzog di tengah kebuntuan politik yang kembali melanda negara tersebut.

Langkah ini diambil setelah pemilu Israel pada 27 Oktober gagal menghasilkan mayoritas yang cukup bagi kubu Eisenkot maupun Perdana Menteri petahana Benjamin Netanyahu untuk membentuk pemerintahan.

Dalam pertemuan resmi di kediaman presiden pada Minggu (8/11), Herzog memberikan kesempatan pertama kepada Eisenkot untuk merancang koalisi yang mampu menguasai mayoritas parlemen atau Knesset.

Eisenkot menggambarkan kondisi politik Israel saat ini berada dalam fase yang sangat kritis.

“Kita berada dalam situasi darurat, mendekati titik tanpa jalan kembali bagi Negara Israel,” tegas Eisenkot.

Menurut pemimpin Partai Yashar itu, Israel membutuhkan pemerintahan darurat nasional yang dapat mengakhiri kebuntuan politik berkepanjangan sekaligus memulihkan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan negara.

“Kita harus membentuk pemerintahan darurat nasional. Hal ini akan memerlukan langkah-langkah politik yang kreatif dan tidak konvensional,” ujarnya.

Eisenkot juga menyoroti kondisi demokrasi Israel yang dinilainya sedang berada dalam posisi rentan. Karena itu, ia menyerukan lahirnya kepemimpinan baru yang mampu mendapatkan legitimasi kuat dari masyarakat.

Untuk mewujudkan ambisinya, Eisenkot harus menghadapi tantangan besar. Ia berpotensi menggandeng partai-partai Arab, membuka komunikasi dengan kelompok ultra-Ortodoks yang selama ini dihindarinya, atau bahkan membentuk pemerintahan persatuan bersama rival utamanya, Benjamin Netanyahu.

Eisenkot mengaku siap mengajak seluruh kekuatan politik yang memiliki kesamaan prinsip untuk bergabung dalam koalisi.

Prinsip tersebut mencakup pengakuan Israel sebagai negara Yahudi yang demokratis, kewajiban dinas sosial nasional bagi seluruh warga untuk memperkuat institusi pertahanan, serta pengakuan Hamas sebagai organisasi teroris.

“Saya yakin bahwa membentuk pemerintahan baru dengan cepat adalah hal yang mungkin dan tepat untuk dilakukan, sebuah pemerintahan yang akan meraih dukungan mayoritas besar di Knesset,” katanya optimistis.

Sesuai aturan, Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk menyusun koalisi pemerintahan, dengan peluang perpanjangan selama 14 hari apabila diperlukan.

Apabila upaya tersebut gagal, peluang berikutnya kemungkinan akan diberikan kepada Netanyahu. Jika kedua tokoh itu sama-sama gagal mengumpulkan dukungan minimal 61 kursi dari total 120 kursi Knesset, Israel berpotensi kembali menggelar pemilu.

Dalam hasil pemilu terakhir, Partai Likud pimpinan Netanyahu tampil sebagai partai terbesar dengan 27 kursi. Namun, blok pendukung Netanyahu hanya mampu mengumpulkan total 53 kursi, masih jauh dari ambang mayoritas.

Sementara itu, Partai Yashar yang dipimpin Eisenkot meraih 21 kursi dan bersama sekutunya hanya menguasai 48 kursi.

Kondisi tersebut membuat negosiasi koalisi menjadi pertaruhan politik besar yang akan menentukan arah pemerintahan Israel dalam beberapa pekan ke depan. Jika berhasil, Eisenkot berpeluang membuka era baru kepemimpinan Israel. Namun jika gagal, negara itu kembali menghadapi ancaman pemilu ulang yang berpotensi memperpanjang krisis politik. (Mun)