Menteri PKP Perkuat Peran Itjen Untuk Awasi dan Tindak Penyimpangan

AKTUALITAS.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pentingnya penguatan peran Inspektorat Jenderal dalam mengawal pelaksanaan program perumahan agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Pengawasan internal harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari upaya pencegahan hingga penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan.

“Inspektorat Jenderal memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh program Kementerian PKP berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terlebih, peningkatan target dan anggaran program perumahan merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan Presiden dan DPR yang harus dipertanggungjawabkan dengan baik,” ujar Menteri PKP saat memimpin Rapat Evaluasi Kinerja Inspektorat Jenderal bersama jajaran auditor di Kantor Inspektorat Jenderal Kementerian PKP, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Pada kesempatan tersebut, Menteri PKP juga meresmikan kantor Inspektorat Jenderal Kementerian PKP sebagai bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan fungsi pengawasan internal di lingkungan kementerian.

“Inspektorat Jenderal harus memiliki integritas, kompetensi, dan keberanian dalam menjalankan tugas pengawasan. Jangan takut menghadapi intervensi. Pencegahan harus berjalan, tetapi apabila ditemukan pelanggaran, penindakan juga harus dilakukan secara tegas. Kepercayaan Presiden dan DPR melalui peningkatan anggaran yang besar harus dijaga dengan memastikan setiap program Kementerian PKP berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya

Menurut Menteri PKP, pengawasan internal tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Inspektorat Jenderal harus mampu memahami substansi program, mengetahui kondisi pelaksanaan di lapangan, serta mengidentifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian target kementerian.

Menteri PKP juga mengingatkan agar berbagai bentuk penyimpangan, termasuk penggelembungan anggaran (mark up) dan perjalanan dinas fiktif, dapat dicegah dan tidak terjadi di lingkungan Kementerian PKP. Setiap indikasi pelanggaran harus ditindaklanjuti secara profesional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menteri PKP menegaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan harus diiringi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Para auditor dituntut memiliki kompetensi yang memadai, memahami program perumahan secara menyeluruh, serta mampu bekerja secara objektif dan profesional.

Dalam pertemuan tersebut, Menteri PKP turut mendengarkan berbagai masukan, usulan, dan pengalaman para auditor selama menjalankan tugas pengawasan. Masukan tersebut menjadi bagian penting dalam mengevaluasi pelaksanaan pengawasan sekaligus mengidentifikasi langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan ke depan.

Selain kompetensi, integritas dan keberanian dalam menjalankan tugas menjadi hal yang tidak dapat ditawar. Jajaran Inspektorat Jenderal diharapkan mampu menyampaikan hasil pengawasan secara terbuka, termasuk ketika menemukan indikasi penyimpangan atau menghadapi tekanan dalam pelaksanaan tugas.
Pengawasan yang efektif juga membutuhkan komunikasi yang baik dengan unit kerja terkait agar rekomendasi perbaikan dapat ditindaklanjuti dan permasalahan yang ditemukan tidak berulang.

Dengan semakin besarnya tanggung jawab Kementerian PKP dalam menjalankan program perumahan bagi masyarakat, Inspektorat Jenderal diharapkan menjadi garda pengawasan internal yang mampu menjaga kualitas tata kelola, mencegah penyimpangan, serta memastikan penggunaan anggaran negara sesuai peruntukannya.

“Melalui pengawasan yang kuat, profesional, dan berintegritas, Kementerian PKP berkomitmen menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap program perumahan dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran demi mewujudkan hunian layak bagi masyarakat Indonesia,” harapnya.

Dalam rapat evaluasi tersebut, Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Jenderal Kementerian PKP,
Dian Fris Nalle memaparkan sejumlah langkah pengawasan yang telah dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program dan memperkuat tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian PKP.

Salah satu langkah strategis yang dikembangkan adalah early warning system atau sistem peringatan dini melalui aplikasi GOPKP. Sistem ini digunakan untuk memantau progres capaian Program Bedah Rumah sehingga potensi kendala dalam pelaksanaan program dapat diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti.

Melalui sistem tersebut, pengawasan diharapkan tidak hanya dilakukan setelah program selesai dilaksanakan, tetapi juga mampu mengidentifikasi risiko sejak tahap pelaksanaan. Dengan demikian, permasalahan yang berpotensi menghambat pencapaian target dapat diantisipasi lebih cepat.

“Selain pengembangan sistem peringatan dini, Inspektorat Jenderal juga melaksanakan reviu terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta dokumen perencanaan. Kegiatan lainnya meliputi sosialisasi pengawasan dan tata kelola, clearance pegawai, serta berbagai kegiatan pengawasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian,” ujarnya.