Mardani Ali Sera: Anggota DPR Mulai Teken Hak Menyatakan Pendapat

AKTUALITAS.ID – Polemik yang membelit Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Menjelang sidang paripurna pembukaan masa sidang DPR RI, sejumlah anggota parlemen mulai membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Gibran.

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, menjadi salah satu tokoh yang secara terbuka menunjukkan dukungannya. Melalui foto yang dibagikannya, terlihat sebuah dokumen bertajuk “Pengusul Hak Menyatakan Pendapat”, dengan nama Mardani tercantum pada urutan pertama daftar pengusul.

Tak hanya satu dokumen, Mardani juga membagikan berkas lain yang memuat penjelasan beserta dasar hukum dan pasal-pasal yang menjadi landasan pengajuan hak konstitusional DPR tersebut.

Dari dokumen yang beredar, sedikitnya terdapat 12 anggota DPR yang telah menandatangani usulan tersebut. Namun menurut Mardani, jumlah tersebut terus bertambah dalam waktu singkat.

“Lebih dari 25. Sejak semalam dan tambah hari ini di DPR,” ujar Mardani, Selasa (10/11/2026).

Pergerakan ini menandai meningkatnya perhatian politik di Senayan terhadap polemik yang mengiringi status Gibran sebagai Wakil Presiden. Sorotan menguat setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang disebut tidak menemukan bukti ijazah setara SMA, serta putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal.

Isu tersebut memicu respons dari berbagai partai politik di DPR RI. Partai Golkar, misalnya, menyatakan bahwa DPR memiliki mekanisme konstitusional melalui Hak Menyatakan Pendapat untuk merespons polemik yang berkembang.

Meski demikian, proses penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tidak dapat dilakukan secara instan. Usulan tersebut harus memenuhi berbagai tahapan politik dan mekanisme yang diatur dalam tata tertib DPR sebelum dapat dibahas lebih lanjut dalam forum resmi parlemen.

Dengan bertambahnya jumlah pengusul dan menghangatnya dinamika politik di Senayan, polemik terkait posisi Gibran diperkirakan masih akan menjadi salah satu isu utama yang menyita perhatian publik dan elite politik nasional dalam waktu dekat. (Bowo/Mun)