UU Ketenagakerjaan Baru Bikin Perusahaan Tak Bisa Seenaknya?

AKTUALITAS.ID – Aturan ketenagakerjaan di Indonesia memasuki babak baru. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi berlaku sejak 28 Oktober 2026 dengan membawa sejumlah perubahan penting yang langsung menyentuh kepentingan pekerja dan perusahaan.

Dua ketentuan yang menjadi perhatian adalah pembatasan masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maksimal empat tahun serta perlindungan hak cuti tahunan pekerja.

Dalam aturan terbaru tersebut, perusahaan tidak bisa lagi mengabaikan ketentuan masa kontrak maupun memperlakukan cuti bersama sebagai pengurang otomatis jatah cuti tahunan pekerja.

Perubahan ini menjadi salah satu bagian penting dari penataan ulang regulasi ketenagakerjaan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang Cipta Kerja.

KONTRAK KERJA MAKSIMAL EMPAT TAHUN

Salah satu poin penting dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 adalah pengaturan durasi PKWT.

Berdasarkan Pasal 82, perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan pada jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Pasal 82 ayat (2) mengatur bahwa jangka waktu PKWT paling lama dua tahun dan hanya dapat diperpanjang dua kali, dengan masing-masing perpanjangan maksimal satu tahun.

Artinya, apabila seluruh ketentuan perpanjangan dimanfaatkan, total masa PKWT maksimal mencapai empat tahun.

Ketentuan tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya durasi PKWT dapat mencapai lima tahun.

Perubahan ini memberikan batas yang lebih tegas terhadap penggunaan sistem kerja kontrak.

Perusahaan yang hendak memperpanjang PKWT juga diwajibkan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum kontrak berakhir.

Dengan demikian, pekerja memiliki kepastian mengenai rencana kelanjutan hubungan kerja dan tidak seharusnya dibiarkan berada dalam ketidakjelasan menjelang berakhirnya kontrak.

CUTI BERSAMA TAK BOLEH MEMOTONG CUTI TAHUNAN

Perubahan lain yang tak kalah penting terdapat dalam Pasal 118 ayat (6).

Aturan tersebut secara tegas menyatakan bahwa apabila perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh.

Ketentuan ini menjadi kabar penting bagi pekerja yang selama ini menghadapi persoalan perhitungan cuti bersama di lingkungan perusahaan.

Dengan aturan baru tersebut, cuti bersama tidak boleh secara otomatis dibebankan sebagai pengurang jatah cuti tahunan.

Hak pekerja atas cuti tahunan tetap menjadi bagian dari perlindungan yang wajib diperhatikan pemberi kerja.

HAK ISTIRAHAT PEKERJA DIATUR LEBIH JELAS

UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur kewajiban perusahaan memberikan waktu istirahat kepada pekerja.

Berdasarkan Pasal 118, hak istirahat tersebut meliputi:

1. Istirahat paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama empat jam terus-menerus. Waktu istirahat ini tidak dihitung sebagai jam kerja.
2. Istirahat mingguan satu hari untuk enam hari kerja atau dua hari untuk lima hari kerja dalam satu minggu.
3. Istirahat panjang selama 30 hari kalender setelah pekerja bekerja secara terus-menerus selama lima tahun atau kelipatannya.

Pekerja yang menggunakan hak istirahat tersebut tetap memperoleh hak atas upah dan manfaat lainnya sesuai ketentuan undang-undang.

Namun, terdapat ketentuan khusus bagi pekerja yang mengambil istirahat panjang. Mereka tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

CUTI TAHUNAN MINIMAL 12 HARI KERJA

UU Nomor 27 Tahun 2026 juga menegaskan bahwa pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus berhak memperoleh cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja.

Pelaksanaan cuti tahunan selanjutnya diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Ketentuan ini menegaskan bahwa hak cuti bukan sekadar kebijakan sukarela perusahaan, melainkan bagian dari hak pekerja yang wajib dipenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.

TINDAK LANJUT PUTUSAN MK

Lahirnya UU Pelindungan Ketenagakerjaan tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXII/2023.

Dalam putusan tersebut, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil yang diajukan elemen buruh dan memberikan pertimbangan agar pengaturan mengenai ketenagakerjaan ditata ulang dalam undang-undang tersendiri.

MK membagi pertimbangan hukumnya ke dalam enam klaster utama, yaitu:

1. Penggunaan tenaga kerja asing.
2. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).
3. Pekerja alih daya atau outsourcing.
4. Pengupahan.
5. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
6. Uang pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja.

Kehadiran UU Nomor 27 Tahun 2026 menjadi tindak lanjut dari kebutuhan penataan regulasi tersebut.

PERUSAHAAN WAJIB MENYESUAIKAN ATURAN

Berlakunya UU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi momentum penting untuk mengevaluasi praktik hubungan industrial di Indonesia.

Perusahaan perlu memastikan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, serta kebijakan cuti dan istirahat telah disesuaikan dengan ketentuan terbaru.

Sementara pekerja juga perlu memahami hak-haknya agar tidak dirugikan akibat ketidaktahuan terhadap perubahan regulasi.

Persoalannya sekarang bukan sekadar undang-undang sudah diterbitkan, tetapi bagaimana aturan tersebut benar-benar dijalankan.

Sebab, perlindungan buruh tidak cukup berhenti di atas kertas. Hak atas kepastian kontrak, istirahat, dan cuti harus benar-benar dirasakan pekerja di tempat kerja. (Firman/Mun)