Polemik Ijazah Meledak! DPR Disebut Sepakat Gunakan HMP

AKTUALITAS.ID – Polemik terkait ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memasuki fase baru. Delapan fraksi di DPR disebut telah mengerucut pada satu sikap, yakni mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) sebagai instrumen konstitusional untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung (MA) terkait Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Gibran.

Informasi tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin. Menurutnya, komunikasi politik lintas fraksi yang berlangsung secara informal sejauh ini menunjukkan adanya kecenderungan kuat untuk memilih jalur HMP dibanding hak angket maupun hak interpelasi.

“Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat,” ujar Khozin menjelang rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR, Selasa (10/11).

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa DPR mulai menyusun langkah politik dan konstitusional menyikapi putusan MA yang membatalkan keabsahan Suket penyetaraan pendidikan yang pernah digunakan Gibran saat proses pencalonan Pilpres 2024.

Khozin menjelaskan, hak menyatakan pendapat memiliki karakter berbeda dengan hak angket. Jika hak angket digunakan untuk menyelidiki kebijakan pemerintah, maka HMP merupakan instrumen yang dapat digunakan DPR untuk menyatakan sikap terhadap persoalan yang dinilai berkaitan dengan konstitusi dan jabatan kenegaraan.

Dengan mekanisme tersebut, DPR tidak harus terlebih dahulu menggunakan hak interpelasi maupun hak angket untuk menuju pembahasan substansi yang dipersoalkan.

“Sedangkan HMP merupakan instrumen DPR untuk menyatakan pendapat atas persoalan konstitusional. Keduanya tidak saling meniadakan dan tidak harus ditempuh secara hierarkis,” kata Khozin.

Ia juga mengingatkan bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD memberikan ruang bagi DPR untuk menggunakan HMP apabila terdapat materi dan bukti terkait dugaan tidak terpenuhinya syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.

Karena itu, menurut Khozin, perdebatan utama kini bergeser pada pertanyaan mendasar, yakni apakah polemik ijazah yang berkembang masuk dalam kategori persoalan syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam konstitusi.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa berbagai usulan yang masuk terkait polemik ijazah Gibran akan mulai diproses setelah DPR resmi memasuki masa sidang pasca-reses.

Dasco mengungkapkan bahwa pimpinan DPR menerima berbagai masukan dari masyarakat sipil, kelompok akademisi hingga anggota DPR lintas fraksi yang meminta parlemen segera menyikapi perkembangan terbaru pasca keluarnya putusan MA.

Selama masa reses, kata Dasco, komunikasi yang dilakukan masih bersifat informal. Namun dengan dimulainya masa sidang, seluruh aspirasi yang berkembang akan masuk ke dalam mekanisme resmi parlemen.

“Nanti pada waktunya akan disikapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” kata Dasco.

Polemik memuncak setelah Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait keabsahan Suket penyetaraan pendidikan setara SMA milik Gibran. Dalam Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA membatalkan putusan sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

MA dalam amar putusannya menyatakan Surat Keterangan penyetaraan SMA yang digunakan sebagai salah satu syarat administratif pencalonan Pilpres 2024 tidak sah.

Kini perhatian publik tertuju ke kompleks parlemen Senayan. Dengan menguatnya dukungan lintas fraksi terhadap penggunaan Hak Menyatakan Pendapat, DPR berpotensi menjadi arena utama penentuan arah politik lanjutan dari polemik yang terus menyedot perhatian nasional tersebut.

Babak hukum telah berjalan. Kini, bola panas itu mulai bergulir ke panggung politik parlemen. (Bowo/Mun)