Polemik Ijazah Memanas, PSI: Jangan Buru-Buru Makzulkan Gibran

AKTUALITAS.ID – Polemik ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka terus memanas dan mulai bergulir ke ranah politik parlemen. Di tengah derasnya desakan pemakzulan dari sejumlah pihak, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meminta publik dan elite politik memberikan kesempatan kepada Gibran untuk menyampaikan klarifikasi secara langsung.

Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, menilai polemik yang berkembang saat ini seharusnya tidak langsung berujung pada tuntutan pengunduran diri atau pemakzulan. Menurutnya, prinsip keadilan mengharuskan semua pihak memberikan ruang bagi Gibran untuk menjelaskan duduk persoalan yang dipersoalkan publik.

“Polemik ijazah kan apa iya kemudian harus mundur? Harus ada ruang yang diberikan kepada Pak Wapres Gibran untuk mengklarifikasi secara langsung. Ruang itu belum diberikan, lalu kenapa harus buru-buru?” kata Bestari, Selasa (10/11).

Pernyataan tersebut sekaligus menjadi respons PSI terhadap ultimatum sejumlah tokoh politik, termasuk desakan yang muncul dari PDIP agar Gibran memilih mundur atau menghadapi proses pemakzulan setelah putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan yang menjadi sorotan.

Meski demikian, PSI menegaskan tidak menolak apabila DPR menjalankan fungsi konstitusionalnya untuk membahas berbagai aspirasi yang berkembang. Namun, Bestari mengingatkan bahwa mekanisme pemakzulan bukan proses instan dan harus melewati tahapan yang jelas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Jangan langsung mengambil ujungnya, yaitu pemakzulan. Harus dijelaskan dulu proses dan alasan yang mendasarinya kepada masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan pihaknya akan mulai memproses berbagai usulan yang masuk terkait tindak lanjut putusan MA mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan milik Gibran setelah masa reses DPR berakhir.

Menurut Dasco, pimpinan DPR telah menerima beragam masukan dari kelompok masyarakat sipil hingga anggota DPR lintas fraksi yang meminta parlemen menindaklanjuti polemik tersebut. Namun selama masa reses, pembahasan baru sebatas komunikasi informal.

“Nanti setelah masa sidang dimulai, apa yang terjadi saat ini akan disikapi oleh DPR RI sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Dasco di kompleks parlemen.

Polemik ini mencuat setelah Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan gugatan terkait keabsahan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan setara SMA yang digunakan Gibran saat proses pencalonan Pilpres 2024. Dalam putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA menyatakan dokumen tersebut tidak sah dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah, diploma, atau sertifikat luar negeri yang dapat disetarakan sebagai syarat pendidikan minimal SMA sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.

Meski demikian, MK juga menegaskan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum. Putusan itu sekaligus menegaskan temuan tersebut tidak otomatis menjadi dasar pembatalan atau diskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Kini sorotan publik tertuju ke Senayan. DPR dijadwalkan mulai memasuki masa sidang dan bersiap membahas berbagai usulan yang masuk. Di tengah menguatnya wacana pemakzulan, PSI meminta semua pihak menahan diri dan memberi kesempatan kepada Gibran untuk memberikan penjelasan sebelum keputusan politik apa pun diambil.

Polemik belum berakhir. Bola panas kini resmi berada di tangan parlemen. (Bowo/Mun)