Tok! Ijazah SMA Gibran Dinyatakan Batal oleh MA

AKTUALITAS.ID – Polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Mahkamah Agung (MA) resmi mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan dan membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019.

Salinan putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026 yang diketok pada 30 Oktober 2026 tersebut dirilis pada Selasa (10/11/2026). Putusan ini memuat pertimbangan hukum yang menjadi dasar MA membatalkan surat penyetaraan pendidikan Gibran.

Dalam amar putusannya, MA tidak hanya mengabulkan kasasi Subhan, tetapi juga membatalkan putusan PTUN Jakarta dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. MA kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya.

Yang paling penting, MA menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019 serta memerintahkan pihak kementerian mencabut surat tersebut.

MA Soroti Dokumen Pendidikan Gibran

Salah satu pertimbangan paling krusial dalam putusan tersebut menyangkut dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan.

MA menyatakan dokumen berupa certificate of attendance, academic records, dan explanation of grades, maupun dokumen lainnya, tidak dapat membuktikan keberhasilan Gibran menamatkan jenjang pendidikan tertentu.

Dalam pertimbangannya, MA menegaskan dokumen tersebut hanya menerangkan kehadiran dalam perkuliahan. Majelis juga menyebut tidak ditemukan bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau dokumen kelulusan dari luar negeri yang dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan SMA atau SMK sederajat.

Temuan tersebut menjadi salah satu fondasi hukum pembatalan surat penyetaraan. MA menilai penerbitan keputusan tanpa didukung bukti kelulusan merupakan tindakan yang tidak cermat dan memengaruhi fakta materiil keputusan.

MA Nilai Penerbitan Suket Tidak Cermat

MA juga menyoroti aspek kecermatan administrasi dalam penerbitan surat penyetaraan.

Menurut majelis, penyetaraan pendidikan yang menggunakan kurikulum internasional atau kurikulum negara lain dengan kurikulum nasional harus didukung ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti tamat belajar.

Tanpa dokumen tersebut, tindakan penerbitan keputusan dinilai melanggar asas kecermatan formal.

Pertimbangan ini memperlihatkan bahwa persoalan yang diperiksa MA bukan sekadar perbedaan administrasi, melainkan menyangkut kecukupan dokumen yang menjadi dasar keputusan pemerintah.

MA Kesampingkan Eksepsi Pemerintah

Perjalanan perkara ini tidak berlangsung mulus bagi penggugat. Sebelumnya, gugatan Subhan tidak diterima PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT pada 21 Mei 2026.

Di tingkat banding, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menguatkan putusan tersebut pada 12 Agustus 2026.

Namun, Subhan mengajukan kasasi. MA kemudian menilai pengadilan tingkat sebelumnya telah salah menerapkan hukum.

MA mempertimbangkan adanya putusan baru Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 5 Oktober 2026 yang dinilai mengubah keadaan hukum dan berimplikasi terhadap objek sengketa.

Majelis juga menilai kepentingan dalam perkara administrasi yang berkaitan dengan persyaratan calon Wakil Presiden tidak semata-mata menjadi kepentingan kontestan, tetapi juga menyangkut kepentingan publik.

Atas dasar itu, MA mengesampingkan eksepsi pemerintah terkait kedaluwarsa gugatan dan gugatan kurang pihak.

Kemendikbud Diperintahkan Cabut Surat

Dalam amar putusan, MA menyatakan gugatan Subhan dikabulkan seluruhnya. Surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019 dinyatakan batal dan kementerian diwajibkan mencabutnya.

MA juga membebankan biaya perkara kepada pihak termohon kasasi, dengan biaya pada tingkat kasasi sebesar Rp400.000.

Putusan tersebut diketok pada Jumat, 30 Oktober 2026, oleh majelis hakim yang dipimpin Ketua Muda Tata Usaha Negara MA Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., bersama dua hakim anggota.

Babak Baru Polemik Dokumen Pendidikan Gibran

Terbitnya salinan putusan MA membuka kembali perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran dan proses administrasi penyetaraannya.

Namun, ada hal penting yang perlu ditegaskan: objek yang secara eksplisit dibatalkan MA adalah surat keterangan penyetaraan pendidikan tahun 2019. Putusan tersebut tidak boleh disederhanakan menjadi kesimpulan bahwa seluruh dokumen pendidikan Gibran otomatis dinyatakan palsu.

Meski demikian, pertimbangan MA mengenai tidak ditemukannya bukti kelulusan yang menjadi dasar penyetaraan merupakan persoalan serius yang harus dijawab oleh pihak kementerian.

Kini, perhatian tertuju pada tindak lanjut pemerintah terhadap perintah pencabutan surat tersebut. Publik juga menunggu penjelasan mengenai proses penerbitan dokumen penyetaraan yang akhirnya dinyatakan batal oleh lembaga peradilan tertinggi dalam perkara tata usaha negara ini. (Bowo/Mun)