Hasto: Legitimasi Gibran Runtuh Gara-Gara Putusan MK

AKTUALITAS.ID – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik tajam terhadap dua tahun perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam evaluasinya, Hasto menilai terdapat persoalan mendasar yang masih membayangi pemerintahan, yakni polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan Gibran pada Pilpres 2024.

Menurut Hasto, putusan tersebut menjadi beban politik yang tidak bisa diabaikan oleh pemerintahan saat ini. Ia bahkan menyebut kontroversi tersebut berdampak pada legitimasi politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Ini menjadi beban bagi Presiden Prabowo karena ini meruntuhkan legitimasi dari Saudara Gibran Rakabuming Raka,” kata Hasto saat memberikan keterangan di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/10/2026).

Tak hanya menyoroti polemik putusan MK, Hasto juga meminta pemerintah melakukan otokritik terhadap berbagai capaian dan janji kampanye yang belum sepenuhnya terwujud. Ia menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari penyediaan lapangan kerja, penegakan supremasi hukum, hingga tingkat kepercayaan pasar.

Selain itu, Hasto menilai masih banyak persoalan nasional yang membutuhkan perhatian serius pemerintah. Beberapa di antaranya adalah penanganan bencana, pemberantasan korupsi, kebakaran hutan dan lahan, serta konsistensi terhadap semangat reformasi yang selama ini digaungkan.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto mengungkapkan bahwa PDIP menerima tembusan surat pernyataan bersama dari sejumlah guru besar yang menindaklanjuti polemik putusan MK. Menurutnya, berbagai kritik yang berkembang di kalangan akademisi dan masyarakat tidak boleh diabaikan.

Ia juga mengingatkan pemerintah agar belajar dari dinamika politik yang terjadi di sejumlah negara, termasuk gelombang demonstrasi yang terjadi di Prancis. Menurut Hasto, pengabaian terhadap suara publik berpotensi memicu ketidakpuasan yang semakin besar.

“Kita harus belajar dari apa yang terjadi di Prancis, ketika respons dari pemerintah itu dirasakan menyebabkan pengabaian terhadap suara rakyat. Ini bisa menciptakan suatu gelombang ketidakpuasan,” ujarnya.

Hasto menegaskan kritik yang disampaikan PDIP bukan untuk menjatuhkan pemerintahan, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar pemerintahan berjalan sehat dan mampu menjawab aspirasi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah memberikan tanggapan berbeda terkait polemik tersebut. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, sebelumnya menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan dokumen pendidikan Gibran sebagai syarat pencalonan wakil presiden tidak dapat dijadikan dasar pemakzulan.

Menurut Syahganda, pemerintah menghormati kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif dan menilai tidak ada dasar untuk melakukan impeachment terhadap pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilu.

Meski demikian, pemerintah mengaku terus memantau perkembangan kasus tersebut, baik yang berkembang di ranah politik maupun hukum. Polemik ini pun diperkirakan masih akan menjadi salah satu isu yang mewarnai dinamika politik nasional di tengah perjalanan pemerintahan Prabowo-Gibran memasuki tahun kedua. (Bowo/Mun)