PDI Perjuna Desak Moratorium Hutan untuk Mencegah Karhutla

AKTUALITAS.ID – PDI Perjuangan (PDIP) kembali menyoroti persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di berbagai wilayah Indonesia. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menilai masalah tersebut tidak bisa dilepaskan dari kebijakan tata ruang yang dinilai keliru serta lemahnya perlindungan terhadap kawasan hutan.

Dalam keterangannya pada Minggu (18/10/2026), Hasto menegaskan perlunya moratorium terhadap kebijakan yang berpotensi mengurangi fungsi hutan. Ia mengingatkan bahwa Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri sejak lama telah menaruh perhatian terhadap perlindungan hutan dan dampak ekspansi perkebunan sawit.

“Kembali pada kebakaran hutan, pertama kesalahan kebijakan akibat tata ruang. Maka mengapa Ibu Mega ketika menjadi Presiden, beliau tidak mengeluarkan izin untuk tanaman sawit apalagi dari hutan-hutan. Hutan-hutan harus dilindungi, terus ada moratorium hutan,” kata Hasto.

Menurutnya, persoalan karhutla tidak hanya berkaitan dengan faktor cuaca atau musim kemarau, tetapi juga menyangkut tata kelola lahan yang dinilai belum berpihak pada keberlanjutan lingkungan.

Hasto juga mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti membuka lahan dengan cara membakar hutan. Ia menilai praktik tersebut kerap berujung pada konversi lahan menjadi perkebunan sawit maupun komoditas lainnya.

“Yang kedua, supremasi hukum harus dibangun. Jadi mereka yang membuka lahan dengan membakar itu harus dikenakan suatu sanksi yang tegas. Apalagi setelah dibakar kemudian dikonversikan ke sawit,” tegasnya.

Tak hanya menyoroti aspek hukum, PDIP juga menawarkan langkah konkret melalui gerakan penghijauan dan reboisasi secara masif. Hasto mengatakan penanaman pohon secara serentak dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memulihkan kawasan hutan sekaligus menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Ia mengungkapkan, program penghijauan yang digagas partainya telah berjalan secara rutin setiap tahun dengan penanaman sedikitnya 235 ribu pohon.

Hasto bahkan melontarkan gagasan agar setiap warga Indonesia menanam setidaknya satu pohon setiap tahun. Jika dilakukan secara konsisten, menurutnya gerakan tersebut berpotensi menghasilkan penanaman hingga ratusan juta pohon dalam setahun.

Selain itu, Hasto kembali menegaskan bahwa karhutla yang terus berulang menunjukkan masih adanya masalah mendasar dalam kebijakan tata ruang nasional. Ia juga menyoroti dugaan praktik pembakaran yang dilakukan secara sengaja untuk membuka kawasan hutan bagi kepentingan perkebunan.

“Kami juga banyak melihat bagaimana kebakaran itu ada upaya-upaya sengaja sebagai suatu konversi lahan hutan untuk lahan sawit dan juga perkebunan yang lain. Inilah yang ditolak oleh PDI Perjuangan,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan sikap PDIP yang mendorong perlindungan hutan, penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku pembakaran lahan, serta percepatan reboisasi sebagai langkah menghadapi ancaman karhutla yang terus menghantui Indonesia setiap musim kemarau. (Bowo/Mun)