Singapura Ungkap 7 Perusahaan Diduga Picu Asap Karhutla RI

AKTUALITAS.ID – Kemarahan tetangga akibat kepungan asap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Indonesia akhirnya mencapai puncaknya. Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, secara terbuka membongkar hasil investigasi yang menyeret nama tujuh perusahaan pemilik konsesi lahan di Indonesia yang dituding menjadi dalang di balik kabut asap lintas batas.

Dalam konferensi pers, Jumat (16/10/2026), Fu menjelaskan bahwa Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) telah mengerahkan analisis citra satelit dan data meteorologi mutakhir untuk melacak sumber polusi mematikan tersebut.

“Berdasarkan penyelidikan kami sejauh ini, sebagian kabut asap yang terjadi di Singapura berasal dari kebakaran di lahan milik tujuh perusahaan di Indonesia,” tegas Fu, seperti dikutip dari Channel News Asia.

Sebagai bentuk tindakan tegas, NEA langsung melayangkan surat pemberitahuan tindakan pencegahan berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Polusi Asap Lintas Batas (THPA). Ketujuh perusahaan tersebut diwajibkan mengerahkan personel pemadam kebakaran secara mandiri, menghentikan segala aktivitas pembakaran, serta menyerahkan rencana aksi pencegahan ke hadapan otoritas Singapura. Daftar resmi perusahaan tersebut rencananya akan dipublikasikan ke publik secara terpisah.

Situasi di Singapura sendiri memang sudah berada dalam fase darurat. Lonjakan polusi akibat asap Karhutla sempat membuat kualitas udara anjlok ke kategori sangat tidak sehat. Pada Rabu lalu, indeks polusi udara (PSI) sempat menyentuh angka 288—menjadi rekor tertinggi sejak tahun 2015. Bahkan pada Kamis, wilayah barat Singapura mencatatkan rekor terburuk sepanjang 2026 dengan angka 212.

Di tengah krisis tersebut, pemerintah Singapura mengeklaim telah berulang kali membuka saluran komunikasi dan menawarkan berbagai bentuk bantuan darurat kepada Indonesia, termasuk pengerahan dukungan sipil hingga teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan (cloud seeding).

Kendati demikian, tawaran tersebut tampaknya masih tertahan di meja birokrasi. Menteri Lingkungan Hidup RI, Jumhur Hidayat, sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah memilih untuk melakukan kurasi secara ketat terhadap segala bentuk bantuan asing yang masuk agar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Jadi signifikan atau tidak, daripada nanti salah-salah ini ya, lebih baik kita kurasi dulu biar pas,” ungkap Jumhur di Jakarta, Selasa (13/10/2026) lalu, menanggapi tawaran bantuan personel asing yang dinilai tidak sebanding dengan puluhan ribu aparat yang telah dikerahkan Indonesia.

Meski uluran tangan mereka belum mendapat respons resmi dari pemerintah Indonesia, Singapura memastikan akan terus memantau pergerakan korporasi nakal yang terbukti mencemari udara regional. (Mun)