POLITIK
Ray Rangkuti: Prabowo Jangan Diam Soal Gibran
AKTUALITAS.ID – Polemik yang membayangi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai belum sepenuhnya berakhir. Bahkan, jika terus dibiarkan tanpa respons yang jelas, persoalan tersebut berpotensi berubah menjadi beban politik bagi Presiden Prabowo Subianto.
Pakar politik Ray Rangkuti menilai sikap diam pemerintah terhadap polemik tersebut justru dapat memunculkan persepsi negatif di masyarakat. Menurutnya, kemarahan publik tidak selalu terlihat melalui demonstrasi atau aksi protes di jalanan.
“Cara publik menunjukkan marah itu ya diabaikan saja. Tapi saat yang bersamaan, elektabilitas dan popularitas Pak Prabowo itu turun. Itu menunjukkan bahwa ada masyarakat yang marah,” kata Ray, Rabu (14/10/2026).
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia itu menegaskan bahwa polemik yang menyeret nama Gibran belum bisa dianggap selesai hanya karena tidak lagi memicu gejolak terbuka. Ia menilai isu tersebut masih memiliki ruang untuk berkembang melalui jalur politik dan parlemen.
Menurut Ray, berbagai mekanisme konstitusional seperti hak angket maupun hak menyatakan pendapat di DPR masih berpotensi menjadi arena lanjutan dari perdebatan politik yang terjadi saat ini.
“Saya kira hak menyatakan pendapat atau angket bisa bergulir di situ. Jadi, ini bukan satu sikap politik yang sudah ditutup,” ujarnya.
Ray berpandangan bahwa saat ini publik masih melihat polemik tersebut sebagai persoalan yang melekat pada Gibran. Namun kondisi itu bisa berubah apabila Presiden tidak segera menunjukkan sikap atau langkah politik yang jelas.
“Sekarang orang masih melihat ini persoalan Gibran, bukan persoalan Pak Prabowo. Tapi kalau Pak Prabowo bersikap diam, enggak memberikan reaksi, lama-lama orang akan ke Pak Prabowo,” tegasnya.
Menurut dia, sikap diam yang berkepanjangan berisiko memunculkan tanda tanya mengenai kepemimpinan dan komitmen Presiden dalam merespons isu yang menyangkut legitimasi politik wakil presiden.
Ray bahkan mengingatkan bahwa polemik yang awalnya tidak langsung menyasar Prabowo dapat bertransformasi menjadi beban politik pemerintahan jika tidak segera ditangani secara terbuka dan meyakinkan.
Di sisi lain, ia juga mendorong pemerintah serta Partai Gerindra sebagai kekuatan terbesar di parlemen untuk menentukan arah politik yang jelas. Langkah tersebut dinilai penting agar polemik tidak terus berkembang dan memicu spekulasi yang lebih luas di tengah masyarakat.
“Daripada nunggu itu terjadi, saya menyarankan kepada pemerintah dan juga Partai Gerindra agar segera bersikap. Sebab kalau enggak, bisa isu ini pindah dari Gibran ke Pak Prabowo-nya,” katanya.
Ray menegaskan, respons yang cepat dan tegas diperlukan untuk mencegah isu tersebut berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. Jika terus dibiarkan tanpa penjelasan yang memadai, polemik tersebut berpotensi memengaruhi persepsi publik terhadap kepemimpinan Presiden dalam jangka panjang.
Dengan dinamika politik yang masih bergerak, sorotan terhadap sikap pemerintah dalam menyikapi polemik Gibran diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik dan elite politik dalam waktu mendatang. (Bowo/Mun)
-
NASIONAL15/10/2026 10:00 WIB“Bercerai Kawin Lagi!” Candaan Gubernur Kalteng Soal Karhutla Bikin DPR Murka
-
EKBIS15/10/2026 10:30 WIBRupiah Makin Loyo, Dolar AS Dekati Rp18.000
-
EKBIS15/10/2026 09:30 WIBIHSG Dibuka Anjlok ke 5.917
-
NUSANTARA15/10/2026 13:30 WIBGunung Sibayak Tak Bisa Didaki Selama Sebulan
-
POLITIK15/10/2026 09:00 WIBGuntur Romli Tantang Klarifikasi Ijazah Gibran Lewat Pansus
-
NASIONAL15/10/2026 12:30 WIBPKP Gandeng Djarum dan Astra untuk Renovasi Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah
-
POLITIK15/10/2026 13:00 WIBDKPP Terima Lima Aduan terkait Putusan MK
-
NASIONAL15/10/2026 11:00 WIBKomnas HAM Bidik Tanggung Jawab Negara soal Karhutla Kalbar

















