AKTUALITAS.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Djarum Group dan PT Astra International Tbk untuk mendukung renovasi dan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hingga 14 Oktober 2026, dukungan CSR perusahaan untuk program perumahan secara nasional tercatat mencapai 5.823 unit, turun dibandingkan realisasi sepanjang 2025 yang mencapai 9.701 unit.

Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan Menteri PKP Maruarar Sirait dengan perwakilan Djarum Group, Astra International, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar di Kantor Mandiri PKP, Jakarta Pusat, Rabu (14/10/2026).

Pertemuan itu membahas dukungan perusahaan terhadap program renovasi rumah, pembangunan hunian baru, serta penanganan kawasan permukiman kumuh. Pemerintah juga membahas pemanfaatan data sosial ekonomi untuk menentukan penerima bantuan dan mempercepat pelaksanaan program perumahan.

Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan, penyediaan rumah layak huni membutuhkan keterlibatan pemerintah, swasta, dan pemerintah daerah. Dana tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) menjadi salah satu sumber dukungan di luar anggaran negara.

“Pemenuhan kebutuhan rumah rakyat membutuhkan kekuatan gotong royong dari berbagai pihak. Kami memperkuat sinergi ini untuk memastikan lebih banyak masyarakat prasejahtera mendapatkan rumah layak huni,” ujar Maruarar.

Pada 2026, Djarum Group mengalokasikan anggaran CSR sebesar Rp45 miliar untuk program perumahan. Anggaran tersebut terdiri atas Rp35 miliar untuk pembangunan rumah baru dan Rp10 miliar untuk sanitasi serta renovasi pendukung.

Sepanjang 2025, Djarum Group merealisasikan renovasi 2.182 rumah dan pembangunan 335 rumah baru di Jawa Tengah. Total dukungannya mencapai 2.517 unit.

Pada 2026, perusahaan tersebut menargetkan bantuan untuk 3.283 unit rumah. Hingga 14 Oktober, realisasinya mencapai 2.138 unit.

Dalam pelaksanaan program, Djarum Group bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi calon penerima bantuan. Penentuan sasaran antara lain menggunakan data kemiskinan dan kondisi kelayakan rumah hingga tingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Sementara itu, Astra International merealisasikan renovasi 250 rumah pada 2025 dari target 1.000 unit. Pada 2026, target dukungan CSR perumahan perusahaan tersebut meningkat menjadi sekitar 4.000 unit dari komitmen awal 3.250 unit.

Namun, hingga 14 Oktober 2026, realisasi renovasi rumah oleh Astra baru mencapai 100 unit. Perusahaan itu juga terlibat dalam rencana pembangunan 1.000 unit hunian layak di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Data tersebut menunjukkan perbedaan antara target dan realisasi program masing-masing perusahaan. Percepatan pelaksanaan menjadi salah satu tantangan agar komitmen bantuan dapat segera dirasakan masyarakat yang membutuhkan.

Selain dukungan perusahaan, pemerintah membahas pemanfaatan data BPS untuk memperbaiki penentuan penerima bantuan. Kepala BPS Amalia Adininggar memaparkan hasil pemadanan data keluarga berdasarkan desil kesejahteraan dan wilayah kelurahan, termasuk informasi mengenai RW kumuh di kabupaten dan kota.

Data tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk menentukan wilayah prioritas dan menyelaraskan bantuan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah berharap pemadanan data dapat mengurangi kesalahan penargetan serta meningkatkan transparansi pelaksanaan program.

Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono turut memaparkan inovasi bantuan renovasi rumah melalui konsep etalase berbasis marketplace. Mekanisme tersebut dirancang agar perusahaan maupun masyarakat dapat memilih rumah warga yang akan dibantu melalui sistem terintegrasi.

Setelah renovasi selesai, rumah penerima bantuan akan diberi penanda sebagai bentuk informasi bahwa bantuan telah direalisasikan. Pemerintah Kabupaten Banyumas berharap skema tersebut dapat memperluas partisipasi publik dalam penanganan rumah tidak layak huni.

Menteri PKP mengapresiasi inovasi tersebut dan mendorong pemerintah daerah lain mengembangkan mekanisme serupa. Kementerian PKP juga membahas pemangkasan birokrasi, kemudahan perizinan, serta penguatan pemantauan dan evaluasi program CSR perumahan.

Selain perbaikan fisik rumah, pemerintah mendorong agar program perumahan turut memperhatikan sanitasi, pemberdayaan ekonomi keluarga, dan pengembangan masyarakat. Namun, keberhasilan program tetap bergantung pada ketepatan penerima, kualitas pelaksanaan, dan kesesuaian antara target dengan realisasi bantuan.

Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia, Staf Khusus Bidang Internal dan Penjadwalan Novelin Silalahi, serta sejumlah pejabat Kementerian PKP.

Maruarar menegaskan, kolaborasi dengan sektor swasta harus menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. “Yang terpenting, bantuan ini harus tepat sasaran,” ujarnya.