Andi Arief: Yang Paling Butuh Pansus Itu Gibran Sendiri

AKTUALITAS.ID – Politikus Partai Demokrat Andi Arief menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR terkait polemik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka justru dapat menjadi momentum penting untuk memberikan klarifikasi kepada publik.

Menurut Andi Arief, sosok yang paling membutuhkan ruang penjelasan terbuka atas berbagai pertanyaan yang muncul pasca putusan MK adalah Gibran sendiri. Karena itu, jika wacana pembentukan pansus berkembang di DPR, forum tersebut dinilai bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik.

“Karena itu menurut saya yang butuh pansus atau butuh klarifikasi itu sebenarnya adalah Wapres Gibran sendiri, Wapres Mas Gibran sendiri,” kata Andi Arief dalam keterangannya, Selasa (13/10/2026).

Andi kemudian menyinggung pengalaman politik pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketika DPR membentuk Pansus Century untuk mengurai berbagai tuduhan dan kontroversi yang berkembang saat itu.

Menurut dia, saat itu pemerintah tidak menghalangi pembentukan pansus. Sebaliknya, forum tersebut digunakan sebagai sarana untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada masyarakat.

“Tapi kita tahu bahwa Presiden SBY tidak melarang untuk terbentuknya pansus, justru pansus itu digunakan untuk mengklarifikasi semua tuduhan yang ada,” ujarnya.

Karena itu, Andi berpandangan bahwa jika pansus benar-benar terbentuk, pihak yang paling diuntungkan bukanlah lawan politik, melainkan Gibran sendiri.

“Kalau menurut saya ini kesempatan kalau ada pansus, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Mas Gibran karena Mas Gibran bisa klarifikasi di pansus itu,” tambahnya.

Meski mendukung adanya ruang klarifikasi, Andi menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak perlu diperdebatkan lebih jauh karena telah bersifat final dan mengikat sesuai ketentuan konstitusi.

Namun demikian, ia menilai dampak politik dari putusan tersebut tetap dirasakan oleh Gibran karena berbagai pertanyaan dan polemik terus berkembang di ruang publik.

“Jadi, dalam hal ini yang pihak yang paling dirugikan adalah Pak Wapres Gibran. Karena itu menurut saya, kalau ada pihak yang dirugikan itu harusnya mencari saluran untuk klarifikasi,” tuturnya.

Polemik ini bermula dari putusan MK yang menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Dalam pertimbangan yang dibacakan di persidangan, hakim konstitusi Arsul Sani menjelaskan bahwa certificate of attendance yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan pendidikan tidak menunjukkan bukti telah menamatkan jenjang pendidikan setara SMA di luar negeri.

Menurut MK, dokumen tersebut hanya menerangkan kehadiran dalam proses pendidikan dan tidak secara eksplisit membuktikan kelulusan pada jenjang tertentu.

Meski demikian, Mahkamah menegaskan tidak memiliki dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Hakim konstitusi Adies Kadir menyatakan MK tidak dapat mengabulkan permintaan pemohon untuk mendiskualifikasi Gibran dari posisinya saat ini.

Pernyataan Andi Arief menambah dinamika baru dalam perdebatan yang berkembang pasca putusan MK. Di satu sisi, putusan tersebut telah final secara hukum, namun di sisi lain perdebatan politik mengenai dokumen pendidikan Gibran masih terus menjadi perhatian publik dan sejumlah kalangan di DPR. (Firman/Mun)