Connect with us

NASIONAL

ISPU Tembus 4.000, DPR Desak Pemerintah Bikin ‘Bungker’ Udara Bersih

Aktualitas.id -

Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDIP, Charles Honoris, Foto:Ist

AKTUALITAS.ID – Bencana kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) kini resmi bertransformasi menjadi krisis kesehatan nasional yang mematikan. Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mendesak pemerintah segera menyiagakan Clean Air Shelter atau ruang perlindungan udara bersih demi menyelamatkan nyawa masyarakat dari paparan udara beracun.

Desakan ini muncul menyusul data mengerikan di lapangan. Tercatat 283 ribu kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) meledak di tujuh provinsi terdampak, dengan lebih dari 63 ribu korbannya adalah balita. Situasi paling gila terjadi di Palangka Raya, di mana Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sempat menembus angka mematikan 4.000.

“Angka 300 saja sudah masuk kategori berbahaya, apalagi 4.000! Ini bukan lagi sekadar bencana Karhutla. Ini sudah menjadi krisis kesehatan masyarakat!” tegas Charles dalam keterangan resminya, Jumat (16/10/2026).

BACA JUGA  Darurat Asap, Seluruh Sekolah di Sumut PJJ hingga 21 Oktober

Legislator dari Fraksi PDIP ini menyoroti bahwa rumah-rumah warga kini sudah tidak aman dan ikut terkepung polusi. Menurutnya, pemerintah tidak perlu buang waktu dan anggaran membangun gedung baru untuk Clean Air Shelter.

Sekolah, kantor pemerintah, dan fasilitas publik bisa langsung disulap menjadi tempat pengungsian sementara, cukup dengan melengkapinya menggunakan penyaring udara HEPA. Prioritas utama fasilitas ini adalah kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, lansia, dan penderita gangguan pernapasan.

“Kita tidak bisa hanya mengobati masyarakat yang sakit, sementara mereka masih terus terpapar asap berbahaya,” cecar Charles. “Manfaatkan fasilitas yang ada. Pastikan penyaring udaranya berfungsi, kualitas udaranya dipantau ketat, dan pastikan aksesnya gratis!”

BACA JUGA  Pemerintah Tahan Libur Sekolah Meski Karhutla

Mengingat Karhutla belum bisa diprediksi kapan akan padam, Charles menuntut langkah konkret dari negara sekarang juga. “Pemerintah mungkin tidak bisa menjamin kapan api akan padam. Tetapi pemerintah punya kewajiban absolut untuk memastikan rakyat tidak terus-menerus dipaksa menghirup udara beracun tanpa tempat berlindung!” pungkasnya. (Bowo/Mun)

TRENDING