Defiyan: Menteri Jangan Jadi Beban Prabowo

AKTUALITAS.ID – Momen dua tahun perjalanan Kabinet Merah Putih yang bertepatan dengan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober 2026, justru diwarnai rapor merah dari sektor ekonomi dan pelayanan publik. Alih-alih memberikan kado prestasi, jajaran menteri dan pimpinan BUMN dinilai hanya menyumbang tumpukan masalah yang membebani kredibilitas Kepala Negara.

Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, menyoroti tajam kinerja pemangku kebijakan yang dinilai gagal mengantisipasi persoalan dasar. Fenomena antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) di berbagai daerah, merosotnya nilai tukar Rupiah, hingga anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) disebutnya sebagai bencana non-alamiah yang polanya sudah sangat jelas dan bisa diprediksi.

Menurut Defiyan, jika masalah tersebut terus berulang, hal itu murni disebabkan oleh kelalaian manusia (human error) di tingkat elite. Kesalahan pejabat berwenang tidak bisa lagi ditutupi atau dilemparkan kepada bawahan, dalam keterangan. Kamis (22/10/2026).

Tidak hanya urusan ekonomi, kelemahan koordinasi antar-kementerian juga terlihat jelas dalam mitigasi bencana alam. Kementerian Kehutanan, KLH, BMKG, BNPB, dan Kemendagri dinilai lamban dan tidak memiliki peta jalan peringatan dini yang matang saat menghadapi kebakaran hutan, erupsi, hingga banjir bandang.

Kritik paling keras diarahkan pada sektor energi. Defiyan secara spesifik menunjuk Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas, dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri sebagai pihak yang harus bertanggung jawab penuh atas kekacauan distribusi BBM di daerah.

“Dengan susunan dewan manajemen yang sangat besar dan gemuk—mencapai 45 orang—mengapa masalah klasik seperti antrean BBM terus berulang dan meluas?” tegas Defiyan, Rabu (21/10/2026). Ia menyayangkan jajaran pimpinan yang dikenal dekat dengan Presiden justru menyuguhkan pemandangan antrean BBM yang merusak citra pemerintah.

Absennya evaluasi dan pembelajaran dari kasus-kasus sebelumnya membuat para pembantu Presiden kini terkesan menjadi beban (liabilities) politik dan ekonomi. Defiyan pun mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil tindakan tegas dan mengevaluasi menteri serta pimpinan BUMN yang terbukti tidak kompeten. Publik kini menunggu ketegasan Presiden dalam menertibkan kabinetnya sebelum Pilpres 2029 mendatang. (Firman/Mun)*