Ekonom Ingatkan Bahaya Reputasi Indonesia di Mata Investor Global

AKTUALITAS.ID – Gejolak pasar keuangan nasional kembali menjadi sorotan setelah Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tekanan tajam bersamaan dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Situasi tersebut memicu desakan agar pemerintah dan otoritas keuangan melakukan evaluasi besar terhadap arah kebijakan ekonomi nasional.

Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori, menilai kondisi yang terjadi tidak sekadar mencerminkan gejolak pasar sementara, melainkan menjadi peringatan serius bagi otoritas moneter, jasa keuangan, dan fiskal di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sorotan publik juga mengarah kepada Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Frederica Widyasari Dewi atau yang akrab disapa Kiki Widyasari. Kehadirannya bersama sejumlah pejabat negara dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap kondisi pasar modal yang tengah bergejolak.

Menurut Defiyan, latar belakang Frederica yang lama berkarier di Bursa Efek Indonesia semestinya menjadi modal kuat dalam memahami pergerakan pasar serta mengawasi dinamika perdagangan saham. Namun merosotnya kinerja pasar modal saat ini membuat perhatian publik tertuju pada efektivitas pengawasan regulator.

“Jangan sampai rekam jejak kepemimpinan di OJK yang memiliki latar belakang di BEI justru memicu sorotan negatif terhadap anjloknya nilai IHSG,” kata Defiyan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Ia menegaskan, tantangan yang dihadapi bukan hanya soal pergerakan indeks saham, tetapi juga menyangkut kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global. Menurutnya, penilaian lembaga internasional seperti MSCI terhadap transparansi dan akuntabilitas pasar menjadi faktor yang sangat menentukan.

Defiyan memperingatkan bahwa apabila muncul persepsi adanya distorsi regulasi atau konflik kepentingan dalam tata kelola pasar, kepercayaan investor internasional bisa semakin tergerus. Dampaknya tidak hanya dirasakan pasar saham, tetapi juga berpotensi memengaruhi reputasi ekonomi nasional secara keseluruhan.

Di saat yang sama, tekanan juga datang dari sisi nilai tukar rupiah yang disebut semakin mendekati level psikologis Rp20.000 per dolar AS. Kondisi tersebut dikhawatirkan menciptakan efek berantai terhadap neraca pembayaran, cadangan devisa, hingga defisit transaksi berjalan, terutama akibat tingginya ketergantungan terhadap impor energi.

Karena itu, sorotan tidak hanya tertuju kepada OJK, tetapi juga kepada Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Defiyan menilai pengalaman menghadapi berbagai krisis global sebelumnya seharusnya menjadi bekal untuk merumuskan kebijakan yang lebih adaptif terhadap tantangan ekonomi saat ini.

Ia menilai pendekatan moneter yang terlalu bertumpu pada paradigma ekonomi neoklasik sudah saatnya dievaluasi. Menurutnya, Indonesia memerlukan arah baru yang lebih berorientasi pada kepentingan nasional, ketahanan ekonomi, dan perlindungan terhadap gejolak eksternal.

Defiyan bahkan mendesak adanya pergeseran menuju penerapan Sistem Ekonomi Konstitusi yang berlandaskan amanat UUD 1945. Ia menilai perubahan paradigma tersebut penting agar kebijakan moneter, fiskal, dan pengawasan jasa keuangan lebih sejalan dengan agenda kedaulatan ekonomi nasional.

“Kita membutuhkan arah baru yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan tidak semata bergantung pada pendekatan yang selama ini digunakan,” tegasnya.

Di tengah ketidakpastian pasar global yang masih tinggi, pelaku usaha dan investor kini menanti langkah konkret dari OJK, Bank Indonesia, LPS, dan Kementerian Keuangan untuk memulihkan kepercayaan pasar serta menjaga stabilitas ekonomi nasional dari risiko yang lebih besar. (Mun)