DPRD DIY Tolak Gaji PNS Lewat Koperasi

AKTUALITAS.ID – Komisi A DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menolak keras wacana pemerintah pusat yang berniat menyalurkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui Koperasi Merah Putih. Manuver ini dinilai tidak memiliki urgensi, berisiko membocorkan data pribadi, dan hanya memicu keresahan massal di kalangan aparatur sipil negara.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, menegaskan bahwa sistem penggajian ASN di lingkungan Pemda DIY selama ini tidak pernah bermasalah dan selalu cair tepat waktu setiap tanggal 1 melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY.

“Kalau sistem penggajian sudah berjalan baik, untuk apa diubah? Jangan membuat kebijakan yang justru menimbulkan keresahan tanpa urgensi dan kajian yang jelas. Pembayaran gaji pegawai bukan ruang untuk coba-coba kebijakan,” kritik tajam Eko, Senin (19/10/2026).

Eko menyoroti ancaman serius terkait perlindungan data pribadi. Pengalihan arus kas ke pihak ketiga seperti koperasi dinilai membuka celah penyalahgunaan data sensitif kepegawaian, mulai dari Nomor Induk Pegawai (NIP) hingga Nomor Induk Kependudukan (NIK). Ia mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan keamanan data ASN hanya demi dalih pengembangan koperasi.

Alih-alih mengutak-atik urusan dapur pegawai, Eko menyarankan Menteri Koperasi Ferry Juliantono untuk fokus pada tugas utamanya: memberdayakan ekonomi rakyat lewat digitalisasi dan peningkatan kapasitas SDM koperasi. Menurutnya, urusan kepegawaian biarlah diselesaikan oleh lembaga berwenang agar ASN bisa tetap fokus melayani rakyat tanpa diganggu wacana yang membingungkan.

Wacana kontroversial ini pertama kali digulirkan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono dengan dalih memperkuat layanan koperasi agar mampu bersaing dengan perbankan. Namun, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto telah mendinginkan suasana dengan menyebut bahwa usulan tersebut saat ini masih sebatas wacana. (Irawan/Mun)