Menko Yusril: Pemerintah Tunggu Hak Angket DPR

AKTUALITAS.ID – Istana Kepresidenan tampak memilih ‘cuci tangan’ dan membiarkan bola panas polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bergulir liar di Senayan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, secara terbuka mempersilakan DPR RI menggunakan Hak Angket tanpa campur tangan eksekutif.

Yusril menegaskan bahwa Hak Angket adalah senjata konstitusional mutlak milik parlemen. Pemerintah tidak memiliki celah maupun niat untuk mengintervensi penyelidikan terkait keabsahan dokumen administrasi sang Wakil Presiden.

“Pemerintah tentu tidak bisa berkomentar apa-apa karena ini adalah kewenangan dari lembaga negara DPR yang terlepas dari pemerintah,” tegas Yusril di Jakarta, Selasa (10/11).

Lebih jauh, pakar hukum tata negara ini menyadari betul daya hancur dari instrumen tersebut. Yusril menyebut Hak Angket bisa melahirkan rekomendasi mematikan dari panitia khusus (pansus), yang bahkan berpotensi meruncing menjadi Hak Menyatakan Pendapat (HMP)—sebuah gerbang utama menuju proses pemakzulan.

Merespons ancaman pelengseran ini, Yusril menyatakan pihak eksekutif hanya akan mengambil posisi pasif. “Sekiranya panitia angket memang terbentuk, kami hanya akan mengamati dan mengikuti dinamika persidangannya,” tuturnya.

Di kubu Senayan, mesin politik mulai dipanaskan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan pimpinan dewan tengah mengalkulasi eskalasi publik. Langkah konkret baru akan dieksekusi usai masa reses berakhir dan dewan memasuki masa sidang pembukaan.

“Kami belum bisa berkomentar lebih jauh, kita tunggu nanti setelah memasuki masa sidang,” ucap Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan.

Dasco juga membocorkan bahwa pimpinan DPR tidak akan bergerak dengan tangan kosong. Mereka kini tengah menunggu salinan putusan resmi Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan ijazah Gibran. Dokumen putusan ini akan menjadi peluru utama DPR sebelum mengambil langkah administratif penanganan aspirasi yang mengarah pada impeachment.

Ironisnya, ancaman pemakzulan Wapres ini meledak bersamaan dengan krisis keamanan tingkat tinggi di jantung kekuasaan. Negara saat ini turut diguncang skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Tindakan ini diklasifikasikan sebagai kejahatan makar yang mengancam keamanan negara dan kewibawaan pemerintahan. Aparat kini didesak untuk memburu aktor intelektual yang berani merancang dan mengendalikan operasi senyap di ring satu Istana tersebut. (Bowo/Mun)