Said Abdullah: Wapres Jangan Bangun Kekuasaan Tandingan

AKTUALITAS.ID – Keputusan mengejutkan Gibran Rakabuming Raka mundur dari kursi Wakil Presiden langsung memicu pergerakan agresif di pusaran elite politik. Mengincar kekosongan kursi RI 2, Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, melempar manuver tajam terkait kriteria sosok pendamping baru bagi Presiden Prabowo Subianto.

Syarat yang disodorkan PDIP sangat spesifik dan bernada sentilan: wapres baru harus berasal dari fraksi terbesar di parlemen, mutlak tahu posisi, dan diharamkan menjadi “matahari kembar” yang menyaingi wibawa presiden.

“Idealnya calon wapres dari kelompok politik, tetapi bisa memiliki bonding penuh dengan presiden. Bisa memahami karakter presiden, dan menempatkan sekaligus tahu diri sebagai wapres,” tegas Said dalam keterangannya, Jumat (13/11). Pernyataan ini secara tersirat mengarah pada posisi PDIP sebagai kekuatan utama di Senayan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, kekosongan ini memaksa MPR untuk bersidang paling lambat 60 hari. Artinya, sebelum 12 Januari 2027, Indonesia harus sudah memiliki Wakil Presiden baru dari dua nama yang disetorkan oleh Prabowo. Said mengingatkan, pemilihan ini murni hak prerogatif rezim pemerintahan, bukan lagi kontestasi pemilu.

Presiden memiliki keleluasaan absolut. Prabowo bisa saja mengambil kader internal Gerindra demi keamanan politik, menggaet teknokrat non-partai, atau justru merangkul kekuatan besar dari luar koalisi awal demi memuluskan dominasi di parlemen. Namun, Said menekankan opsi merangkul “kelompok politik besar” adalah yang paling strategis untuk menyapu bersih kebuntuan politik di DPR.

Tokoh terpilih ini, lanjut Said, tidak sekadar menjadi ban serep. Ia dituntut mampu memecahkan masalah strategis nasional dan menyiapkan jalan lapang jika Prabowo ingin kembali berduet di Pemilu 2029.

“Namun satu hal yang sangat penting, meskipun dari kelompok politik, tidak menjadi pesaing, atau matahari kembar kepemimpinan nasional,” tukas Said.

Kini, bola panas sepenuhnya berada di tangan Prabowo. Dengan sisa waktu yang terus berjalan, keputusan sang Presiden akan menentukan apakah pengganti Gibran sekadar menjadi pelengkap kabinet, atau justru pion kuat yang menyatukan kekuatan elite. (Firman/Mun)