Masuk Bursa Wapres, Yusril: Terserah Bapak Presiden

AKTUALITAS.ID – Nama Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, ikut mencuat dalam bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Namun, Yusril memilih tidak larut dalam spekulasi politik. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai sosok pendamping Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya harus mengikuti mekanisme konstitusional dan keputusan Presiden.

Pernyataan Yusril menjadi perhatian di tengah menghangatnya pembicaraan mengenai figur yang berpeluang mengisi posisi Wakil Presiden. Sejumlah nama mulai diperbincangkan, tetapi belum ada keputusan resmi mengenai kandidat pengganti.

Dalam keterangan di Jakarta, Kamis (12/11/2026), Yusril menyatakan tidak ingin mendahului keputusan Prabowo. Menurutnya, publik sebaiknya memberikan kepercayaan kepada Presiden untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Beliau (Presiden) akan berbicara dengan partai koalisi. Kapan, kami belum tahu. Cuma tadi beliau katakan mungkin saya perlu berbicara dengan partai koalisi, kita maklum hal itu, tapi kapan akan diselenggarakan ya sepenuhnya kita serahkan kepada beliau,” ujar Yusril.

Ia kembali menegaskan tidak ingin memberikan komentar lebih jauh mengenai namanya yang ikut disebut dalam bursa calon Wakil Presiden.

“Saya tidak bisa berkomentar apa-apa, pada akhirnya kita serahkan kepada Bapak Presiden,” tegasnya.

Munculnya nama Yusril menambah panjang daftar spekulasi mengenai calon pendamping Prabowo. Pengalaman panjangnya di bidang hukum dan pemerintahan menjadi salah satu latar belakang namanya diperbincangkan.

Namun, Yusril tidak memberikan sinyal bahwa dirinya sedang membangun pencalonan atau melakukan komunikasi politik untuk mendapatkan posisi tersebut.

Sikap itu sekaligus menegaskan bahwa pembicaraan mengenai pengganti Gibran masih berada pada tahap spekulasi publik. Belum ada pengumuman resmi mengenai dua nama calon yang akan diajukan Presiden kepada MPR.

Yusril menjelaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan wacana atau kesepakatan informal. Prosesnya harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih seorang Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Kedua calon tersebut berasal dari usulan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presidennya memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan presiden sebelumnya.

Karena itu, komunikasi antara Presiden dan partai-partai politik terkait menjadi bagian penting dalam proses pengisian jabatan tersebut.

Munculnya nama Yusril memperlihatkan bahwa bursa pengganti Gibran mulai menjadi perhatian berbagai kalangan politik. Namun, keputusan akhir tidak bisa disimpulkan hanya dari nama-nama yang beredar.

Prabowo harus mempertimbangkan mekanisme konstitusional, komunikasi dengan partai politik terkait, serta kebutuhan pemerintahan ke depan.

Di tengah berbagai spekulasi, Yusril memilih mengambil posisi aman: tidak mengajukan diri, tidak mendahului keputusan, dan menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

Kini, perhatian politik tertuju pada langkah Prabowo. Apakah nama Yusril benar-benar akan masuk dalam daftar calon, atau justru muncul figur lain yang selama ini belum banyak diperbincangkan?

Untuk sementara, Yusril hanya memberikan satu jawaban: semuanya terserah Bapak Presiden. (Bowo/Mun)