Gibran Rakabuming Raka tidak “Mengundurkan Diri”

AKTUALITAS.ID – Jangan salah kaprah! Gibran Rakabuming Raka tidak “mengundurkan diri”, melainkan “berhenti” dari kursi Wakil Presiden. Perbedaan satu kata ini mengunci nasib Gibran secara mutlak jabatannya resmi hangus detik itu juga dan tak ada jalan untuk membatalkannya.

Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR, Taufik Basari, membongkar fakta hukum di balik surat yang diserahkan Gibran pada Kamis (12/11/2026). Sesuai nomenklatur UUD 1945, istilah yang sah adalah berhenti. Penyerahan surat tersebut bukan permohonan yang butuh ketuk palu MPR, melainkan deklarasi final.

“Buat teman-teman media, nomenklatur yang tepat adalah berhenti. Bukan mengundurkan diri, tetapi Gibran berhenti,” tegas Taufik di Jakarta.

Karena bersifat deklaratif, MPR tak perlu lagi membuang waktu merilis ketetapan pemberhentian. Otomatis, kursi RI 2 kosong seketika. Lebih fatal lagi, Taufik memastikan Gibran diharamkan mencabut surat tersebut dengan alasan apa pun. Keputusan itu mengikat dan memicu konsekuensi hukum langsung.

“Ketika dia mendeklarasikan berhenti, maka status kekosongan jabatan itu muncul. Dia tidak bisa mencabut apa yang sudah dideklarasikan,” sikat Taufik.

Kini, mesin politik Senayan langsung dipanaskan. MPR segera menggelar rapat gabungan pada Jumat (13/11/2026) untuk merespons kekosongan ini. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR dikejar tenggat waktu maksimal 60 hari untuk memilih Wapres baru. Penentuannya kini beralih ke tangan Presiden yang wajib menyodorkan dua nama kandidat pengganti untuk segera disahkan. (Bowo/Mun)