Bambang Pacul: MPR Kamar Terakhir Nasib Gibran

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menegaskan bahwa MPR bukan lembaga yang saat ini menangani usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, MPR hanya menjadi tahapan akhir dalam mekanisme Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang kini masih bergulir di DPR RI.

Pacul menyebut hingga saat ini MPR belum menerima surat maupun dokumen resmi terkait usulan HMP yang diajukan sejumlah anggota DPR. Karena itu, ia meminta publik tidak terburu-buru menyeret MPR ke dalam pembahasan yang menurutnya masih menjadi ranah DPR.

“Bolanya belum sampai sana. MPR adalah kamar terakhir. Hak Menyatakan Pendapat itu sekarang masih berada di DPR. Jadi kita tunggu prosesnya berjalan,” kata Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Politikus senior PDI Perjuangan itu menegaskan seluruh tahapan harus dijalankan sesuai mekanisme yang berlaku. MPR baru akan terlibat apabila seluruh proses yang dipersyaratkan telah dilalui di tingkat DPR dan tahapan berikutnya.

Meski demikian, Pacul memastikan komunikasi antara pimpinan DPR dan MPR tetap berlangsung secara rutin. Namun, sejauh ini belum ada pembahasan khusus terkait usulan HMP terhadap Gibran.

Ia kembali menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada surat masuk ataupun agenda resmi di MPR terkait usulan tersebut.

“Pahami dulu prosesnya. MPR itu kamar terakhir. Setelah seluruh tahapan selesai, baru masuk ke MPR,” tegasnya.

Sebelumnya, pimpinan DPR RI resmi menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat dari sejumlah anggota DPR. Usulan tersebut dijadwalkan untuk dibacakan dalam rapat paripurna DPR.

Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal, terungkap sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah membubuhkan tanda tangan dukungan terhadap usulan HMP tersebut.

Rinciannya, Fraksi PKS menyumbang dukungan terbesar dengan 28 anggota, disusul Fraksi NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, dan PAN 1 anggota.

Masuknya usulan HMP ke meja pimpinan DPR menandai babak baru dinamika politik nasional. Namun untuk saat ini, proses tersebut masih berada di DPR, sementara MPR memilih menunggu hingga seluruh mekanisme konstitusional dilalui sesuai aturan yang berlaku. (Firman/Mun)