Gibran Mau Mundur? NasDem: Jangan Gantung Nasib Bangsa!

AKTUALITAS.ID – Partai NasDem mendesak agar niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya segera diproses melalui mekanisme konstitusional yang berlaku. Menurut NasDem, polemik berkepanjangan yang terus menyelimuti posisi Gibran harus segera diakhiri demi memulihkan fokus bangsa pada pelayanan publik dan pembangunan.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menegaskan bahwa setiap niat pengunduran diri seorang Wakil Presiden tidak bisa dilakukan secara sepihak. Seluruh proses wajib mengikuti ketentuan konstitusi dan aturan kenegaraan yang berlaku.

“Niat mundur sebagai Wakil Presiden harus tetap diproses sesuai dengan konstitusi,” ujar Hermawi, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, bangsa ini tidak boleh terus tersandera oleh polemik politik yang berkepanjangan. Energi nasional seharusnya diarahkan untuk mempercepat pembangunan dan mengejar berbagai ketertinggalan yang selama ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

“Kita harus menyudahi drama ini secepat mungkin agar bangsa ini pulih kembali dan segera mengejar ketertinggalannya dalam berbagai hal,” tegas Hermawi.

Ia menilai perhatian pemerintah dan elite politik semestinya kembali difokuskan pada kepentingan rakyat. Polemik yang berlarut-larut dinilai hanya menghambat pelayanan publik dan menguras konsentrasi nasional.

“Rakyat harus tetap menjadi fokus pelayanan dan menjadi sentral menuju kemajuan serta kesejahteraan. Terlalu banyak waktu yang terbuang hanya untuk urusan yang memperlambat pelayanan publik,” katanya.

Hermawi kembali menegaskan bahwa apapun keputusan yang diambil Gibran harus dibawa hingga tuntas melalui jalur konstitusional agar tidak menyisakan persoalan hukum maupun politik di kemudian hari.

Sementara itu, Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni menyatakan partainya hingga kini belum mengambil sikap resmi terkait wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR. NasDem masih menunggu arahan langsung dari Ketua Umum Surya Paloh sebelum menentukan langkah politik berikutnya.

“Untuk saat ini kami belum menyatakan sikap karena belum ada arahan dari Ketua Umum. Namun NasDem siap mengikuti prosedur konstitusional yang ada,” kata Sahroni.

Terkait kabar pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto, Sahroni menegaskan bahwa setiap keputusan yang menyangkut jabatan Wakil Presiden harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.

“Posisi pimpinan tertinggi negara tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Semua pihak harus mengikuti mekanisme konstitusional yang ada,” ujarnya.

Seperti diketahui, isu pengunduran diri Gibran mencuat setelah pertemuan tertutup dengan Presiden Prabowo Subianto di Jakarta yang berlangsung sekitar dua setengah jam. Dalam pertemuan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niatnya untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo mendengarkan langsung penyampaian tersebut. Namun, Prabowo disebut tidak menyampaikan penolakan terhadap niat pengunduran diri itu dan memilih memberikan berbagai masukan kepada Gibran.

Perkembangan ini menjadi babak baru dalam dinamika politik nasional. Sorotan kini tertuju pada langkah konstitusional selanjutnya, sekaligus menunggu apakah niat pengunduran diri Gibran benar-benar berlanjut ke proses resmi atau berhenti sebagai wacana politik semata. (Bowo/Mun)