Menko Yusril Sebut MPR Cukup Tindak Lanjuti Pengunduran Diri Gibran

AKTUALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia tidak memerlukan persetujuan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Menurut Yusril, surat yang disampaikan Gibran kepada MPR telah secara jelas menyatakan kehendaknya untuk berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri. Karena itu, pengunduran diri tersebut bersifat sepihak dan tidak memerlukan mekanisme persetujuan ataupun penolakan dari MPR.

“Pengunduran diri tersebut merupakan pernyataan kehendak pribadi yang ditegaskan secara langsung dalam surat yang disampaikan kepada MPR,” ujar Yusril.

Dalam surat tersebut, Gibran menyatakan dirinya berhenti dari jabatan Wakil Presiden periode 2024-2029 atas permintaan sendiri. Bagi Yusril, kalimat tersebut sudah cukup untuk menegaskan adanya keputusan politik dan konstitusional yang berasal dari pemegang jabatan itu sendiri.

Karena itu, lanjut Yusril, MPR tidak berada pada posisi untuk menerima atau menolak pengunduran diri tersebut. Fungsi MPR justru berada pada tahap berikutnya, yakni menjalankan konsekuensi ketatanegaraan yang muncul akibat kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Menurut dia, permintaan Gibran kepada MPR agar menindaklanjuti surat tersebut harus dimaknai sebagai permohonan untuk menjalankan prosedur konstitusi, bukan meminta persetujuan atas pengunduran dirinya.

“MPR tidak perlu menyatakan setuju atau tidak setuju. Yang harus dilakukan adalah menyatakan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden dan melaksanakan proses pengisian sesuai konstitusi,” tegas Yusril.

Yusril kemudian merujuk Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan.

Dalam ketentuan tersebut disebutkan bahwa MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden. Dalam sidang itu, MPR akan memilih satu dari dua calon yang diajukan Presiden.

Artinya, setelah posisi Wakil Presiden dinyatakan kosong, Presiden memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR. Selanjutnya, MPR akan memilih satu nama melalui mekanisme sidang sesuai amanat konstitusi.

Yusril menegaskan seluruh tahapan tersebut harus berjalan berdasarkan prinsip negara hukum dan tidak boleh keluar dari koridor konstitusi.

Menurutnya, kepastian prosedur menjadi kunci agar proses transisi kepemimpinan berjalan tertib, demokratis, dan tidak menimbulkan polemik yang berlarut-larut.

Dengan penegasan tersebut, fokus MPR kini bukan lagi pada status pengunduran diri Gibran, melainkan pada pelaksanaan tahapan konstitusional untuk mengisi kursi Wakil Presiden yang kosong dalam batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang Dasar 1945. (Firman/Mun)