NASIONAL
Tito Usul Hapus Denda Warga yang Tak Bawa KTP
AKTUALITAS.ID – Kabar baik bagi masyarakat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan penghapusan denda administratif bagi warga yang bepergian tanpa membawa KTP elektronik maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).
Usulan tersebut disampaikan Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Tito, pengaturan sanksi dalam RUU Adminduk harus disusun secara proporsional dan tidak membebani masyarakat. Pemerintah menilai penerapan denda terhadap warga yang tidak membawa identitas kependudukan saat bepergian berpotensi menghambat pelayanan publik dan tidak sejalan dengan prinsip layanan yang inklusif.
Pemerintah juga mempertimbangkan fakta bahwa penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih dalam tahap pengembangan dan belum digunakan secara luas oleh masyarakat. Saat ini, tingkat kepemilikan IKD baru mencapai sekitar 11 persen.
Karena itu, pemerintah menilai belum tepat apabila masyarakat langsung dikenai sanksi administratif terkait kewajiban membawa identitas digital dalam setiap aktivitas.
Tito menegaskan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap penggunaan IKD seharusnya dilakukan melalui pendekatan edukasi, sosialisasi, dan perluasan akses layanan digital, bukan melalui penghukuman.
Selain mengusulkan penghapusan denda untuk warga, pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah ketentuan sanksi lain dalam RUU Adminduk. Salah satunya menyangkut pegawai pemerintah, penyelenggara layanan publik, serta instansi yang belum melakukan pemadanan dan integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan sistem layanan mereka.
Menurut Tito, seluruh ketentuan sanksi tersebut harus diselaraskan dengan regulasi yang mengatur Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mekanisme penegakan sanksi administrasi yang sudah berlaku.
Usulan penghapusan denda tersebut kini menjadi salah satu poin penting yang dibahas dalam revisi RUU Adminduk dan berpotensi mengubah aturan kependudukan yang selama ini berlaku. (Firman/Mun)
-
NUSANTARA15/11/2026 19:00 WIBRatusan Pil Diduga Alprazolam Disembunyikan di Organ Intim Pengunjung Lapas
-
DUNIA15/11/2026 18:00 WIBBaru Antar Calon Pengantin, Warga Gaza Tewas Dihantam Serangan Israel
-
JABODETABEK15/11/2026 20:00 WIBKabar Gemberi, Jakarta Tambah 100 Sekolah Swasta Gratis
-
NUSANTARA15/11/2026 22:00 WIBMaling Bobol Gudang Barang Bukti Polresta Gowa
-
POLITIK16/11/2026 07:00 WIBDPD Gerindra Sejumlah Daerah Usulkan Dasco Jadi Cawapres
-
DUNIA15/11/2026 21:00 WIB44 Warga Tewas dalam Serangan Kelompok Afiliasi ISIS di Kongo
-
DUNIA16/11/2026 12:00 WIBZelensky Bongkar Usulan Rahasia AS Soal Wilayah Ukraina
-
RIAU16/11/2026 14:30 WIBOperasi Zebra Lancang Kuning 2026 di Bengkalis Sasar 10 Pelanggaran Ini

















