Connect with us

NUSANTARA

ICW Desak MKD Periksa Puan dan Habiburokhman

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Indonesia Corruption Watch (ICW) resmi melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Laporan tersebut berkaitan dengan proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset yang dinilai minim transparansi serta mengabaikan sejumlah substansi penting dalam agenda pemberantasan korupsi.

Langkah ICW ini menjadi sorotan publik karena menyasar dua figur penting di parlemen yang dianggap bertanggung jawab atas proses legislasi UU yang belakangan menuai kritik dari kelompok masyarakat sipil.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengungkapkan bahwa salah satu alasan utama pelaporan adalah tidak terbukanya dokumen pembahasan UU Perampasan Aset kepada masyarakat sejak tahap perancangan hingga pengesahan.

Menurutnya, publik tidak memperoleh akses yang memadai terhadap naskah rancangan maupun perkembangan pembahasan aturan tersebut. Bahkan informasi mengenai pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyusunan beleid dinilai tidak pernah disampaikan secara terbuka.

BACA JUGA  UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR

“Undang-undang dalam perumusan rancangan undang-undang itu harus disebarluaskan, tetapi sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia dalam website milik DPR,” kata Ibrahim kepada wartawan.

ICW menilai keterbukaan merupakan prinsip mendasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tanpa akses terhadap dokumen pembahasan, masyarakat kehilangan ruang untuk memberikan masukan dan mengawasi substansi aturan yang akan berdampak luas terhadap publik.

Tak hanya soal transparansi, ICW juga menyoroti substansi UU Perampasan Aset yang dinilai belum maksimal mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Salah satu poin yang dipersoalkan adalah tidak dimasukkannya norma mengenai illicit enrichment atau kekayaan tidak wajar dalam undang-undang yang baru disahkan tersebut.

Menurut Ibrahim, ketentuan itu sangat penting untuk menindak pejabat atau penyelenggara negara yang memiliki lonjakan kekayaan yang tidak sebanding dengan sumber penghasilan sah yang dimilikinya.

BACA JUGA  ICW Sangsi Ekspor SDA Lewat BUMN Efektif Cegah Korupsi

ICW khawatir absennya norma tersebut justru membuka celah bagi pelaku korupsi untuk menghindari jerat hukum melalui mekanisme perampasan aset.

“Artinya pelaku korupsi yang bertambah harta kekayaannya, dengan undang-undang yang disahkan saat ini belum tentu bisa dijerat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ICW juga menyoroti sikap DPR yang disebut mengabaikan masukan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar norma illicit enrichment dimasukkan ke dalam regulasi tersebut.

“Bahkan DPR sendiri mengabaikan apa yang diminta oleh KPK untuk menetapkan norma illicit enrichment sebagai bagian daripada undang-undang ini,” lanjut Ibrahim.

Melalui laporan yang diajukan ke MKD, ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset berharap lembaga etik DPR segera melakukan pemeriksaan terhadap Puan Maharani dan Habiburokhman terkait dugaan pelanggaran dalam proses pembentukan UU Perampasan Aset.

BACA JUGA  UU Perampasan Aset Resmi Disahkan DPR

Selain pemeriksaan, ICW juga meminta MKD menjatuhkan sanksi apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dan tata cara pembentukan undang-undang.

“Koalisi Advokasi Perampasan Aset berharap tim daripada Mahkamah Kehormatan Dewan dapat menindaklanjuti laporan kami dan memberikan sanksi terkait dengan dugaan tidak disebarluaskannya rumusan Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Ibrahim.

Laporan ini menambah deretan kritik masyarakat sipil terhadap proses legislasi di DPR, khususnya terkait transparansi pembahasan dan efektivitas aturan dalam mendukung pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi. Polemik tersebut diperkirakan masih akan terus bergulir seiring desakan berbagai pihak agar UU Perampasan Aset benar-benar menjadi instrumen kuat dalam perang melawan korupsi. (Bowo/Mun)

TRENDING