Connect with us

POLITIK

Yusril: Dugaan Penyadapan Prabowo Mengarah ke Makar

Aktualitas.id -

AKUTALITAS.ID – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini turut mendalami kemungkinan tindak pidana makar. Gelar perkara dijadwalkan digelar besok untuk mengurai hubungan antara dugaan penyadapan, pihak-pihak yang terlibat, dan dugaan makar.

“Sekarang ini keterkaitan antara tindak pidana penyadapan dengan tindak pidana makar semakin nyata,” kata Yusril, Rabu (18/11/2026).

Menurut Yusril, gelar perkara akan menjadi forum bagi penyidik, ahli, dan penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan. Ia mengatakan forum tersebut kemungkinan tidak digelar di Mabes Polri.

Yusril menegaskan, penerbitan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak otomatis menjadikan seseorang tersangka. Penetapan tersangka, ujarnya, harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup.

BACA JUGA  Menko Yusril: Saya Tak Pernah Menulis Buku Prabowo

Hasil gelar perkara, lanjut Yusril, dapat berujung pada penambahan sangkaan makar terhadap tersangka yang sudah ada atau penetapan tersangka baru. Namun, keputusan itu tetap harus ditopang bukti yang memadai.

Dalam penyidikan, polisi disebut menemukan upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Sementara itu, sebagian besar rekaman pembicaraan dari ponsel pihak-pihak terkait telah disita dan masih didalami.

Yusril mengatakan penyidik juga perlu menelusuri tujuan dan motif di balik dugaan penyadapan. Ia merujuk pada kerangka KUHP Nasional yang mencakup tahapan pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan tindak pidana makar.

“Karena itu, kita harus melihat seluruh rangkaian perbuatannya dan apa sesungguhnya tujuan yang hendak dicapai,” ujarnya.

BACA JUGA  Menko Yusril: Belum Ada Pembahasan Pengganti Listyo Sigit

Yusril menyebut penyidik perlu menguji berbagai kemungkinan, termasuk dugaan niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, atau memisahkan sebagian wilayah NKRI. Namun, kemungkinan-kemungkinan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan.

Gelar perkara yang dijadwalkan besok diharapkan memperjelas perkembangan kasus. Hingga ada hasil pemeriksaan dan penetapan resmi, dugaan penyadapan maupun keterkaitannya dengan makar tetap merupakan materi penyidikan. (Bowo/Mun)

TRENDING