Connect with us

NASIONAL

Ciptakan Peluang Kerja, Polri Gandeng Dunia Usaha Lewat Program POLIRAN

Aktualitas.id -

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat peluncuran Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN)
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto saat meluncurkan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) di Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026). Program ini menjadi upaya Polri memperluas akses masyarakat terhadap peluang kerja melalui kolaborasi dengan dunia usaha dan lembaga terkait.AKTUALITAS.ID/Kiki Budi Hartawan

AKTUALITAS.ID – Polri memperluas pelaksanaan program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN) dengan memprioritaskan korban pemutusan hubungan kerja (PHK), penyandang disabilitas, dan pengangguran usia muda. Program tersebut mengandalkan Bhabinkamtibmas untuk menghubungkan pencari kerja dengan perusahaan, Balai Latihan Kerja (BLK), serta lembaga pelatihan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah.

“Polri hadir sebagai fasilitator. Kami membantu mempertemukan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam membantu menyelesaikan persoalan masyarakat,” kata Direktur Pembinaan Potensi Masyarakat Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Rudy Safirudin, Kamis (19/11/2026).

POLIRAN merupakan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang dilaksanakan melalui Korbinmas Baharkam Polri dengan melibatkan pemerintah daerah, Dinas Tenaga Kerja, BLK, lembaga pelatihan kerja, serta dunia usaha.

Rudy menjelaskan, keterlibatan Polri dalam persoalan pengangguran tidak dimaksudkan untuk mengambil alih kewenangan instansi ketenagakerjaan. Peran kepolisian diarahkan untuk memperkuat kolaborasi agar masyarakat lebih mudah memperoleh akses terhadap peluang kerja.

BACA JUGA  FOTO: Pemerintah Tetapkan Hari Libur Nasional-Cuti Bersama pada 2025

Ia menyebut jumlah pengangguran terbuka di Indonesia masih sekitar 7,3 juta orang, sedangkan sekitar 12,8 juta orang tergolong setengah pengangguran. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan program tidak hanya dijalankan melalui bursa kerja, tetapi juga menyasar masyarakat hingga tingkat desa dan kelurahan.

Bhabinkamtibmas ditempatkan sebagai ujung tombak dengan melakukan pendataan pencari kerja, mengidentifikasi keterampilan yang dimiliki, serta memetakan kebutuhan tenaga kerja perusahaan di wilayah masing-masing.

“Kita ingin Bhabinkamtibmas mengetahui siapa saja masyarakat di wilayahnya yang belum bekerja, apa keahliannya, dan peluang pekerjaan apa yang tersedia. Dengan begitu, bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Masyarakat yang belum memiliki keterampilan sesuai kebutuhan industri akan diarahkan ke BLK atau lembaga pelatihan kerja. Polri juga membantu mempermudah pelayanan administrasi pendukung, termasuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

BACA JUGA  Unik, Transaksi Nunung dan Pengedar Bermodus Jual Beli Perhiasan

Program tersebut memberikan perhatian khusus kepada korban PHK yang kehilangan sumber penghasilan serta penyandang disabilitas yang menghadapi keterbatasan akses terhadap kesempatan kerja.

Dalam penyelenggaraan job fair POLIRAN, Polri mendorong tersedianya akses bagi penyandang disabilitas sekaligus mengajak perusahaan membuka kesempatan kerja secara inklusif berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan.

POLIRAN juga dikembangkan secara tematik dengan menyesuaikan potensi ekonomi setiap daerah. Di Jawa Barat, program diarahkan pada penyerapan tenaga kerja secara luas. Jawa Tengah mengaitkannya dengan pemberdayaan masyarakat dan pencegahan kerawanan sosial, sedangkan Jawa Timur mengembangkan program melalui sektor ketahanan pangan.

Di Bali, POLIRAN difokuskan pada sektor pariwisata. Sementara di Batam dan Kepulauan Riau, program menyasar peluang kerja pada sektor maritim dan kawasan industri.

BACA JUGA  Sambangi Ponpes Ustaz Abdul Somad, Kapolri: Bersatu dalam Keberagaman Kunci Bangsa

“Potensi setiap daerah berbeda. Karena itu, POLIRAN harus menyesuaikan kebutuhan wilayah dan dunia usaha. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya mendapatkan pelatihan, tetapi juga memiliki peluang nyata untuk bekerja,” jelas Rudy.

Polri juga menyiapkan pengawasan untuk mencegah praktik percaloan, pungutan liar, dan penyalahgunaan informasi lowongan kerja. Pencari kerja, kata Rudy, tidak boleh menjadi korban pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap pekerjaan.

Keberhasilan program juga tidak hanya diukur dari jumlah peserta job fair atau banyaknya lowongan yang tersedia. Polri akan memantau jumlah pencari kerja yang benar-benar terserap, penempatan mereka, serta perkembangan hasil program melalui sistem pendataan dan evaluasi berkala.

“Jangan sampai program ini berhenti pada kegiatan seremonial. Yang harus kita pastikan adalah berapa masyarakat yang benar-benar mendapatkan pekerjaan dan bagaimana keberlanjutannya. Itu ukuran keberhasilan POLIRAN,” tegas Rudy. (Mufit)

TRENDING