Connect with us

NASIONAL

PKP Perluas Manfaat Bedah Rumah Lewat Sertipikasi Tanah dan Modal Usaha

Aktualitas.id -

Menteri PKP Maruarar Sirait menyerahkan sertipikat tanah gratis kepada 10 penerima bantuan Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (18/11/2026).

AKTUALITAS.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengintegrasikan program perbaikan rumah tidak layak huni dengan sertipikasi tanah gratis dan pemberdayaan ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Menteri PKP Maruarar Sirait menyerahkan sertipikat tanah gratis kepada 10 penerima bantuan Program Bedah Rumah di Desa Sukatani, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (18/11/2026). Penyerahan dilakukan di sela-sela peninjauan hasil pelaksanaan Program Bedah Rumah.

Maruarar mengatakan, pemerintah tidak hanya berupaya memperbaiki kondisi fisik rumah masyarakat, tetapi juga memastikan kepastian hukum atas tanah yang ditempati. Menurut dia, kedua program tersebut perlu berjalan beriringan agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat.

Pada 2026, Presiden Prabowo Subianto memberikan dukungan terhadap program sertipikasi gratis yang ditargetkan menjangkau satu juta masyarakat berpenghasilan rendah. Maruarar berharap jumlah penerima program tersebut dapat terus ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

BACA JUGA  Menteri PKP dan Kepala BPS Tinjau Penerima Bantuan Bedah Rumah di Palmerah

“Rumah masyarakat kita perbaiki melalui Program Bedah Rumah, kemudian tanahnya kita berikan kepastian hukum melalui sertipikat gratis. Harapannya, program ini bisa terus ditingkatkan sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat,” ujar Maruarar.

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten Harison Mocodompis mengatakan, Banten memperoleh alokasi 25.000 sertipikat gratis pada 2026. Alokasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas kepastian hukum kepemilikan tanah, mengingat sekitar 21 persen bidang tanah di wilayah itu belum terdaftar.

Harison menegaskan, masyarakat tidak dikenakan biaya dalam proses sertipikasi melalui program tersebut. BPN juga akan menindak tegas apabila ditemukan pihak yang melakukan pungutan liar kepada pemohon.

Untuk mengajukan sertipikasi, masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen, antara lain KTP, Kartu Keluarga, SPPT PBB, serta alas hak atau dokumen dasar kepemilikan tanah. Setelah berkas diterima, petugas BPN akan melakukan verifikasi administrasi dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan letak, luas, serta batas bidang tanah.

BACA JUGA  Kementerian PUPR Telah Salurkan 93.139 Unit Rumah Swadaya pada Semester I Tahun 2023

Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, proses penerbitan sertipikat diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu hingga dua bulan.

Program tersebut menyasar masyarakat berpenghasilan rendah yang telah memiliki dasar hak atas tanah dan memenuhi persyaratan untuk memperoleh peningkatan status hak menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM). Penerima bantuan Bedah Rumah menjadi salah satu kelompok yang didorong untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Selain persoalan hunian dan legalitas tanah, pemerintah juga menyoroti penguatan ekonomi keluarga. Setelah penyerahan sertipikat, Maruarar berdialog dengan empat nasabah PNM yang menjalankan usaha mikro.

Dalam dialog tersebut, para nasabah menyampaikan pengalaman mereka memanfaatkan pembiayaan dan pendampingan PNM untuk mengembangkan usaha sekaligus membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

BACA JUGA  Realisasi Rumah Himperra Baru 47,5 Persen, SLIK hingga Lahan Jadi Kendala

Melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), PNM memberikan akses pembiayaan kepada perempuan prasejahtera yang menjalankan usaha ultra mikro. Selain modal usaha, nasabah juga mendapatkan pendampingan dan pengembangan kapasitas agar mampu mengelola serta mengembangkan kegiatan usahanya.

Para nasabah juga menyambut penyesuaian bunga pembiayaan menjadi 8 persen yang dinilai dapat membuat akses permodalan lebih terjangkau.

Maruarar menegaskan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya dilakukan melalui pembangunan atau perbaikan rumah. Kepastian hukum atas tanah dan akses terhadap permodalan juga diperlukan agar keluarga penerima manfaat memiliki peluang memperbaiki kondisi ekonominya.

Melalui kolaborasi Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan PNM, pemerintah berupaya menghubungkan program perumahan dengan perlindungan aset serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, bantuan pemerintah diharapkan tidak berhenti pada perbaikan fisik hunian, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi keluarga penerima.

TRENDING