AKTUALITAS.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait bersama Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar meninjau rumah warga penerima bantuan Program Bedah Rumah di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Minggu (11/10/2026). Peninjauan tersebut dilakukan untuk melihat kondisi hunian dan memeriksa kesesuaian penerima bantuan dengan kriteria yang ditetapkan.

Salah satu rumah yang dikunjungi adalah milik Andri S, buruh harian lepas berpenghasilan sekitar Rp1 juta per bulan. Ia tinggal bersama dua anaknya di rumah seluas 15 meter persegi yang telah ditempatinya sejak lahir, atau selama 49 tahun.

Rumah tersebut mengalami sejumlah kerusakan, antara lain pondasi dan sloof yang rapuh, dinding retak, serta rangka atap yang rentan. Bangunan itu juga tidak memiliki kolom dan ring balok. Atap asbesnya rusak berat dan bocor saat hujan, sedangkan fasilitas sanitasi belum tersedia.

Kondisi serupa ditemukan di rumah Aisah, warga yang telah menempati hunian seluas 33 meter persegi selama 40 tahun. Perempuan yang sehari-hari mengurus rumah tangga itu mengandalkan penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan dari anaknya.

Kerusakan di rumah Aisah meliputi bagian pondasi, sloof, rangka atap, dan dinding. Atap asbes yang rusak juga menyebabkan air hujan masuk ke dalam rumah.

Aisah mengatakan, dirinya harus menempatkan sejumlah ember di kamar untuk menampung air yang masuk melalui atap. Ia juga mengaku khawatir dengan kebutuhan biaya tempat tinggal sementara selama rumahnya diperbaiki.

“Kalau hujan, di kamar penuh ember karena airnya bocor dari atap. Sekarang kalau rumahnya mau diperbaiki, saya bingung karena harus ngontrak sementara, tetapi saya tidak punya biaya untuk itu,” kata Aisah.

Maruarar mengatakan, penentuan penerima bantuan perlu mempertimbangkan kondisi fisik bangunan dan keadaan sosial ekonomi penghuninya. Berdasarkan hasil peninjauan, ia menilai penerima bantuan yang dikunjungi telah sesuai dengan kriteria program.

“Saya sudah melihat kondisi rumahnya, menurut saya ini tepat sasaran. Terima kasih kepada teman-teman TPM yang sudah menemukan penerima bantuan yang sesuai dan tepat sasaran,” ujar Maruarar.

Ia juga meminta BPS, media, dan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program, terutama dalam memastikan bantuan diberikan kepada warga yang memenuhi persyaratan. Menurut data yang disampaikan dalam kunjungan tersebut, jumlah rumah tidak layak huni di Jakarta diperkirakan mencapai 821 ribu unit.

Kepala BPS Amalia Adininggar menyatakan, dua warga yang dikunjungi memenuhi kriteria penerima bantuan berdasarkan kondisi sosial ekonomi dan keadaan rumah. Keduanya tercatat berada pada desil 1 dan memiliki penghasilan di bawah upah minimum provinsi (UMP).

“Dua penerima bantuan ini sudah sesuai karena berada di desil 1 dan penghasilannya di bawah UMP. Mereka sangat layak mendapatkan bantuan karena kondisi rumahnya juga sangat tidak layak,” kata Amalia.

Amalia juga menyebut Jakarta Barat sebagai wilayah dengan jumlah rumah tidak layak huni tertinggi di DKI Jakarta, dengan perkiraan mencapai 258 ribu unit.

Di Kelurahan Palmerah, terdapat 129 penerima bantuan Program Bedah Rumah yang disebut telah memenuhi persyaratan. Sementara itu, jumlah penerima di Kecamatan Palmerah mencapai 415 orang.

Pengerjaan rumah penerima bantuan dijadwalkan dimulai pada 23 Oktober 2026 dan ditargetkan rampung pada 23 Desember 2026.

Dalam pelaksanaan program tersebut, Kementerian PKP menerapkan mekanisme Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau Tender Rakyat untuk memilih toko maupun penyedia bahan bangunan secara terbuka. Berdasarkan data yang disampaikan, mekanisme tersebut menghasilkan efisiensi sebesar 1,56 persen atau Rp5.473.000 pada satu kelompok penerima bantuan di Palmerah.

Data mengenai jumlah rumah tidak layak huni, penerima bantuan, dan efisiensi anggaran tersebut menjadi bagian dari informasi yang disampaikan dalam kegiatan peninjauan. Pelaksanaan program selanjutnya akan bergantung pada proses pengerjaan rumah sesuai jadwal yang telah ditetapkan.