Connect with us

EKBIS

Mekeng Minta UU Obligasi Daerah Segera Dibentuk

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Ketergantungan pemerintah daerah (pemda) terhadap kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai sudah saatnya diakhiri. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, mendesak percepatan pembentukan Undang-Undang (UU) Obligasi Daerah sebagai jurus alternatif pembiayaan pembangunan di luar kantong pemerintah pusat.

Dorongan keras tersebut disampaikan Mekeng dalam konferensi pers Sarasehan Nasional Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik, Rabu (18/11/2026).

Agenda ini sekaligus menjadi puncak kerja maraton Fraksi Golkar MPR RI selama satu tahun terakhir dalam menginisiasi regulasi tersebut. Sebagai bukti keseriusan, Fraksi Golkar secara resmi menyerahkan naskah akademik hasil susunan tim perumus untuk segera digodok menjadi undang-undang.

BACA JUGA  Demi Cegah Pemerintah Tersandera, Golkar Tegaskan Pentingnya Penyederhanaan Partai Politik

“Intinya adalah kita semua mengetahui bahwa daerah perlu anggaran untuk membangun. Sehingga kami membantu pemerintah pusat agar tidak semua daerah hanya mengandalkan pembangunan dari APBN, tetapi ada sumber pembiayaan alternatif lainnya,” tegas Mekeng di hadapan awak media.

Mekeng membeberkan, keran pendanaan melalui obligasi daerah memiliki potensi pasar yang sangat luas. Pemda bisa menarik modal dari berbagai instrumen investasi publik, mulai dari perbankan nasional dan internasional, perusahaan asuransi, dana pensiun, trust fund, hingga investor perorangan.

Meski demikian, legislator senior Golkar ini memberikan peringatan keras kepada para kepala daerah. Ia menegaskan bahwa penerbitan obligasi tidak boleh dilakukan secara serampangan dan wajib berbasis proyek yang menguntungkan secara komersial.

BACA JUGA  FOTO: Fraksi Partai Golkar Gelar HUT Ke-57 di DPR

“Jadi jangan sampai salah persepsi seolah-olah penerbitan obligasi daerah itu akan membebankan APBD. Ini benar-benar harus berbasis proyek dan proyek itu harus bisa menghasilkan uang untuk membiayai pembayaran bunga dan pokoknya,” tandasnya.

Berdasarkan kajian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama kalangan akademisi, potensi penerapan obligasi daerah di Indonesia terbilang sangat menjanjikan. Tercatat, ada sembilan provinsi serta 44 kabupaten dan kota yang dinilai sudah memenuhi kelayakan untuk menerbitkan instrumen surat utang tersebut.

Untuk merealisasikan terobosan ini, Mekeng melobi dan mengajak seluruh partai politik serta fraksi di DPR RI agar memberikan dukungan penuh. Ia menargetkan regulasi payung hukum ini bisa tuntas disahkan pada tahun depan, sehingga pemda bisa langsung tancap gas menyiapkan penerbitan obligasi.

BACA JUGA  Idrus Marham: Isu Munaslub Golkar Tak Ada Kaitan dengan Prabowo

“Kami mohon dukungan dari semua stakeholder, dari publik, partai politik, dan fraksi-fraksi di DPR agar proses pembuatan undang-undang ini bisa berjalan dengan lancar,” pungkas Mekeng. (Bowo/Mun)

TRENDING