Connect with us

NASIONAL

DKPP Sidangkan Empat Aduan Terkait Pencalonan Gibran pada 23 November

Aktualitas.id -

Ketua DKPP Heddy Lugito (kedua Kanan) menyampaikan perkembangan penanganan lima aduan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 dalam Media Session DKPP bersama KPP DEM di Jakarta, Kamis (19/11/2026). AKTUALITAS.ID/Andrey

AKTUALITAS.ID – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap empat perkara pengaduan terkait proses pemenuhan syarat pendidikan dalam pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024, Senin (23/11/2026).

Ketua DKPP Heddy Lugito menegaskan, Gibran tidak akan dipanggil sebagai pihak terkait dalam persidangan tersebut. Pasalnya, pokok pengaduan tidak menyasar pribadi Gibran, melainkan mekanisme Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memproses pencalonan serta peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan.

Menurut Heddy, pengaduan tersebut berkaitan dengan proses pencalonan setelah muncul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai persyaratan pendidikan calon wakil presiden.

Ia menjelaskan, DKPP sebelumnya menerima lima pengaduan terkait persoalan tersebut. Namun, hanya empat pengaduan yang memenuhi persyaratan untuk disidangkan. Satu pengaduan lainnya dinyatakan gugur karena tidak dilengkapi persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan.

BACA JUGA  DKPP Berhentikan Tetap Dua Penyelenggara Pemilu

“Satu, itu yang diadukan kan bukan soal Gibran-nya, tapi bagaimana KPU memproses pencalonan itu. Kalau peserta pemilu itu kan cuma mendaftar yang diproses. Yang memproses kan KPU sama Bawaslu,” kata Heddy.

Dalam perkara ini, DKPP juga memasukkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Komisi II DPR RI dalam agenda pemanggilan pihak terkait.

Kemendikbud dinilai memiliki keterkaitan dengan persoalan penerbitan surat keterangan pendidikan. Sementara itu, Komisi II DPR RI juga masuk dalam daftar pihak yang akan dimintai keterangan.

Selain memeriksa pihak terkait, DKPP menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli yang diajukan oleh pengadu maupun teradu.

Namun, Heddy memastikan pemeriksaan pihak terkait belum dilakukan pada sidang perdana, Senin (23/11/2026). Agenda awal persidangan hanya mencakup pembacaan pokok-pokok pengaduan dan jawaban dari pihak teradu.

BACA JUGA  DKPP Pecat Ketua KPU Intan Jaya dan Dua Komisioner

“Hari Senin itu cuma mendengarkan pokok, membacakan pokok aduan dan jawaban teradu. Nanti jadwal pihak terkait itu di hari berikutnya,” jelas Heddy.

Heddy juga mengingatkan bahwa DKPP merupakan lembaga peradilan etik yang bekerja secara pasif. Karena itu, lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan untuk memaksa pihak terkait maupun saksi agar menghadiri persidangan.

Apabila pihak terkait atau saksi yang telah dipanggil secara patut tidak hadir, proses persidangan tetap dilanjutkan dengan memeriksa dokumen dan keterangan yang tersedia secara terbuka.

TRENDING