Tak Bisa Cepat Atasi permasalahan tanah, DPR Desak Sofyan Djalil Mundur

AKTUALITAS.ID –  Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Junimart Girsang berujar, bahwa permasalahan tanah saat ini sedang gawat. Hal ini yang akan dibenahi oleh Panitia Kerja (Panja) Mafia Tanah komisi II DPR.

“Panja ini dibentuk dalam rangka menampung aspirasi masyarakat karena kita lihat masalah pertanahan saat ini sangat gawat darurat,” katanya ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Menurutnya, banyak tanah-tanah rakyat yang punya sertifikat bisa diambil oleh seseorang atau kelompok kelompok orang dengan dasar sertifikat juga. Sehingga, muncul dua sertifikat yang sama. Dia pun mengkritisi Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Dan dua duanya itu asli kenapa bisa demikian, tentu sertifikat itu diterbitkan oleh BPN, menurut saya BPN tidak cermat, tidak cermat itu dasarnya penerbitan sertifikat adalah buku tanah atau warkah, bagaimana mungkin saya punya sertifikat, tentu saya punya warkah di BPN tetap orang lain bisa menerbitkan dengan sertifikat yang sama,” ujarnya.

Junimart melanjutkan, pihaknya menerima banyak laporan dari masyarakat supaya Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) BPN bisa melakukan koreksi internal. Dia menyatakan, mafia tanah bisa ada ketika kerja sama dengan internal BPN.

“Kalau tidak ada kerja sama dengan BPN tidak mungkin, seperti tadi keluhan dari masyarakat ternyata dari pihak pemilik sertifikat yang tanahnya mereka miliki itu,” ungkapnya.

Junimart mendesak menteri ATR BPN Sofyan Djalil betul-betul serius menjalankan tugasnya. Tidak hanya menjual program redistribusi tanah dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Menurutnya, PTSL ini juga tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan Presiden Jokowi.

“Banyak para penerima PTSL itu tidak pada tempatnya, banyak tanah tanah itu di PTSL kan tapi menjadi milik orang lain, dan PTSL itu gratis tapi kok bisa berbayar, ini tugas tugas kita di panja ini kita punya tiga panja,” ucapnya.
“Ada panja tentang HGU dan HGB dan tentang tata ruang kita akan betul-betul bekerja secara baik supaya rakyat pahan inilah DPR, inilah wakil rakyat yang betul-betul ada manfaatnya bagi rakyat,” tegasnya.

Junimart berharap penegak hukum dan Kementerian ATR BPN bisa serius mengatasi permasalahan mafia tanah ini. Dia berharap, Sofyan Djalil membenahi institusinya.

“Kita (panja) tidak memberantas karena kita bukan petugas, kita bukan polisi, bukan jaksa, tapi komisi II punya kewenangan mengkoreksi Kementerian ATR BPN, ini harus kita koreksi, harus kita benahi, mengenai mafia itu urusan penegak hukum, kita minta Kementerian ATR BPN membenahi institusinya,” tuturnya.
Lebih lanjut, Junimart mendesak Sofyan Djalil mengundurkan diri. Sebab, tidak bisa mengambil sikap cepat mengatasi permasalahan tanah.

“Saya berharap beliau mengundurkan diri kalau beliau tidak bisa mengambil sikap cepat, beliau harus mundur, kalau beliau tidak bisa gerak cepat membenahi ini,” ujar.

Selain itu, ia meminta kepada pejabat di Kementerian ATR tidak memilah milah pejabat BPN. Dia mengaku mendapat masukan dari pegawai eselon III di Kementerian ATR BPN tidak bisa bertemu Sekjen ATR BPN. Padahal, mereka datang untuk melaporkan dan berdiskusi terkait masalah pertanahan.

“Kok sekjen bisa menteri, pengusaha di ruangannya, kenapa sekjen tidak mau terima eselon III, kepala kantor loh itu, ini ada apa sih sebenarnya, saya punya buktinya, pengusaha diterima, dikantor Sekjen, tapi Sekjen tidak mau terima ketika eselon III datang kepala kantor untuk melaporkan tentang diskusi tanah, ini mesti kita koreksi,” tutup Junimart.