AKTUALITAS.ID – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan ada faktor lain yang patut diperhitungkan dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia, yakni kelembagaan dan komitmen pimpinan.
“Kelembagaan dan komitmen pimpinan menjadi kunci pencegahan dan pemberantasan korupsi,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (12/12/2023).
Menpan RB turut hadir dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2023 di Istora Senayan yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam pengarahannya, Presiden Jokowi menyampaikan pemanfaatan teknologi diperlukan sebagai pagar diri dalam mencegah dan memberantas korupsi di Tanah Air.
Berbagai aplikasi telah dibuat pemerintah sebagai langkah memagari diri dari potensi korupsi, seperti e-katalog, pajak online, ‘one single submission’ (OSS), dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
Kemenpan RB sebagai koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional terus mengakselerasi implementasi di berbagai elemen birokrasi.
Menurut Anas, digitalisasi birokrasi melalui SPBE menjadi salah satu aksi pencegahan korupsi.
“Meski demikian, digitalisasi tidak dimaknai hanya sebagai aplikasi semata,” kata dia.
Dalam ‘Government Technology’ (GovTech) yang saat ini tengah dikembangkan Kemenpan RB, lanjut dia, interoperabilitas adalah elemen utama untuk mengintegrasikan berbagai sistem yang ada saat ini. [Kiki Budi Hartawan]