Kenaikan Harga BBM Diprediksi Juli 2024, Ini Alasannya

AKTUALITAS.ID – Pemerintah diperkirakan akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, pada bulan Juli 2024. Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, menyatakan bahwa berbagai faktor mendukung keputusan ini.

“Harga BBM nonsubsidi pada bulan Juli kemungkinan ada penyesuaian (naik). Angkanya bisa cukup besar, baik subsidi maupun nonsubsidi,” ujar Komaidi di Jakarta, Senin (24/6/2024).

Ketika ditanya mengenai besaran kenaikan harga, Komaidi menjelaskan bahwa harga ideal untuk BBM RON 90 atau Pertalite saat ini berada di kisaran Rp13 ribu-Rp14 ribu per liter. “Artinya, BBM yang RON di atasnya, harganya di atas itu. Kalau ditahan maka subsidi dinaikkan atau kompensasi BBM dibayar saat ini,” jelasnya.

Komaidi juga mengungkapkan bahwa subsidi BBM untuk Pertamina selama ini dibayar dengan “yen”. Namun, yang dimaksud “yen” bukanlah mata uang Jepang, melainkan plesetan dari bahasa Jawa yang berarti “yen ono duite” (kalau ada uangnya). Hal ini disebabkan oleh Pertamina yang merupakan BUMN di bawah kendali pemerintah, sehingga kebijakan subsidi sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan politis.

Ada beberapa faktor utama yang menurut Komaidi mendorong kenaikan harga BBM. Pertama, nilai tukar rupiah yang semakin melemah hingga mendekati nilai psikologis Rp16.500 per dolar AS. Kedua, produksi minyak nasional yang terus menurun setiap tahun. Ketiga, tren harga minyak dunia yang menunjukkan kenaikan. “Rata-rata dalam beberapa waktu terakhir cukup tinggi meskipun naik fluktuasinya terjadi. Tapi secara rata-rata, angkanya lebih tinggi ketimbang asumsi APBN yang ditetapkan 82 dolar AS per barel,” jelas Komaidi.

Komaidi menambahkan bahwa kombinasi dari ketiga faktor tersebut membuat pemerintah memiliki sedikit pilihan. “Ketiga variabel ini mendorong harga BBM ke level yang lebih tinggi,” imbuhnya.

Menurut Komaidi, kenaikan harga BBM nonsubsidi adalah langkah yang paling realistis saat ini. Harga BBM yang ada saat ini dianggap tidak sesuai dengan nilai keekonomian. 

“Jadi kalau ada penyesuaian harga, sebetulnya dari prinsip atau aspek ekonomi adalah sesuatu yang wajar meski dalam pertimbangan politik maupun pertimbangan lainnya bisa saja pendekatannya jadi beda,” tandasnya. (YAN KUSUMA/RAFI)