MPR Desak Pemerintah Tarik Pasukan TNI dari Lebanon

AKTUALITAS.ID – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ahmad Muzani, meminta pemerintah mempertimbangkan penarikan pasukan perdamaian Indonesia dari Lebanon Selatan menyusul gugurnya tiga prajurit TNI dalam serangan terbaru.

Muzani menyampaikan duka mendalam atas wafatnya para prajurit yang tengah menjalankan misi perdamaian dunia di bawah mandat UNIFIL.

“Kita dikagetkan oleh gugurnya tiga prajurit TNI terbaik yang sedang menjalankan tugas konstitusi dalam misi perdamaian dunia,” ujar Muzani di Gedung MPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Ia menegaskan bahwa keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama negara. Oleh karena itu, MPR mendorong pemerintah untuk mengevaluasi keberlanjutan penugasan di wilayah yang dinilai semakin berbahaya.

“Jika tidak ada jaminan keselamatan, maka pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menarik pasukan dari wilayah tersebut,” tegasnya.

Selain itu, MPR juga mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk segera menggelar sidang penyelidikan serta menjatuhkan sanksi atas serangan yang menewaskan prajurit TNI.

Muzani turut mengutuk keras aksi kekerasan yang menimpa pasukan penjaga perdamaian internasional, yang dinilai melanggar prinsip hukum internasional dan kemanusiaan.

Dalam kesempatan tersebut, MPR juga mengusulkan agar pemerintah memberikan penghargaan kepada prajurit yang gugur maupun terluka, serta perhatian penuh kepada keluarga yang ditinggalkan.

Diketahui, tiga prajurit TNI yang menjadi korban merupakan bagian dari pasukan penjaga perdamaian UNIFIL di wilayah selatan Lebanon.

Salah satu korban, Praka Farizal Rhomadhon, gugur akibat ledakan proyektil di dekat pos Indonesia di kawasan Adchit Al Qusayr pada Minggu (29/3/2026). Ia meninggalkan seorang istri dan anak berusia dua tahun.

Sehari berselang, dua prajurit TNI lainnya dilaporkan meninggal dunia akibat ledakan yang sumbernya masih dalam penyelidikan.

Insiden ini mempertegas meningkatnya risiko keamanan bagi pasukan penjaga perdamaian di kawasan konflik, sekaligus memicu desakan dari berbagai pihak agar pemerintah segera mengambil langkah strategis demi melindungi prajurit Indonesia di luar negeri. (Bowo/Mun)