BUMN Komitmen Jadi Benteng Ekonomi Nasional usai DPR Setujui PMN Tahun 2025

AKTUALITAS.ID – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan komitmen BUMN untuk menjadi benteng ekonomi nasional setelah Komisi VI DPR menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp44,24 triliun untuk tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan Erick seusai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Rabu malam.

“Tentu komitmen bagaimana BUMN terus bisa menjadi benteng ekonomi nasional, menjadi sebuah hal yang sangat positif,” ujar Erick. Ia juga mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan dari sembilan Fraksi Komisi VI DPR yang mendukung usulan PMN tersebut.

“Alhamdulillah tadi Komisi VI sudah menyetujui usulan PMN dari Kementerian BUMN sebesar Rp44 triliun lebih, di mana Komisi VI melihat PMN ini juga banyak karena penugasan,” kata Erick.

Erick juga menyatakan bahwa pihaknya mendorong rancangan undang-undang (RUU) BUMN yang telah disetujui oleh Komisi VI agar bisa mendapatkan persetujuan penuh dari DPR. Dengan demikian, segala hal yang menjadi catatan dapat lebih transparan dan terbuka.

“Kami berharap ini bisa terlaksana. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Komisi VI atas dukungan PMN dan juga dukungan untuk RUU BUMN-nya,” jelas Erick.

Dalam kesempatan tersebut, Erick menambahkan bahwa untuk pertama kalinya PMN yang didorong ke BUMN tidak berbasis utang negara karena dividen yang dihasilkan lebih besar. “Total dividen sekitar Rp280 triliun, sedangkan PMN Rp212 triliun. Jadikan kan ada selisih Rp68 triliun. Artinya ini hal yang positif, yang sebenarnya ini menjadi sebuah kepastian ke depan untuk penyehatan dan transformasi,” kata Erick.

Dengan persetujuan ini, diharapkan BUMN dapat semakin solid dalam mendukung perekonomian nasional, serta mendorong transformasi yang lebih baik dan berkelanjutan. 

PMN dan nilai besaran yang diusulkan Kementerian BUMN dan telah disetujui Komisi VI DPR, yakni;

1. PMN terbesar akan diperoleh PT Hutama Karya (Persero) senilai Rp13,86 triliun dalam rangka pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Fase 2 dan 3

2. PMN PT ASABRI (Persero) sebesar Rp3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan

3. PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun dalam rangka Program Listrik Desa

4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) diusulkan PMN senilai Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR

5. PMN untuk PT Pelni (Persero) senilai Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru

6. PMN untuk PT Biofarma (Persero) senilai Rp2,21 triliun dalam rangka capex fasilitas baru

7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp2,09 triliun untuk pembangunan Tol Jogja-Bawen dan Tol Solo-Yogya

8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Rp2 triliun

9. PT Len Industri (Persero) Rp2 triliun

10. PT Danareksa (Persero) Rp2 triliun

11. PMN untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) senilai Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah.

12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID Food sebesar Rp1,62 triliun dalam rangka modal kerja dan investasi program Cadangan Pangan Pemerintah

13. PT PP (Persero) Tbk diusulkan mendapat PMN senilai Rp1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Tol Jogja-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Subang.

14. Perum Damri Rp1 triliun

15. Perumnas Rp1 triliun

16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp976 miliar dalam rangka pembuatan KRL.

(YAN KUSUMA/RAFI)