Mulai Januari 2026, Seluruh Gedung di Jakarta Akan Diaudit Serentak soal Kelaikan Bangunan

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersiap melakukan audit kelaikan bangunan gedung secara serentak mulai Januari 2026. Kebijakan ini ditempuh sebagai langkah strategis untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan bangunan gedung di wilayah ibu kota.

Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (DCKTRP) DKI Jakarta, Vera Revina Sari, mengatakan audit kelaikan bangunan juga berfungsi sebagai upaya preventif dan mitigasi risiko kebakaran serta kegagalan struktur. Selain itu, audit dilakukan untuk memastikan seluruh bangunan memenuhi standar teknis dan keselamatan yang berlaku.

“Kami ingin memastikan seluruh bangunan di Jakarta, baik milik pemerintah maupun swasta, benar-benar layak fungsi dan memenuhi standar keselamatan, terutama dari risiko kebakaran dan kegagalan struktur,” ujar Vera di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Audit ini akan menyasar seluruh bangunan umum, baik yang dikelola pihak swasta atau komersial maupun bangunan yang menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tahap awal audit akan dilakukan dengan metode pengambilan sampel, terutama pada gedung bertingkat lima hingga delapan lantai, serta sejumlah bangunan dengan ketinggian lebih dari delapan lantai.

Sebagai bagian dari persiapan, Pemprov DKI Jakarta akan mendistribusikan daftar periksa kelaikan bangunan kepada para pemilik dan pengelola gedung. Daftar tersebut dapat digunakan sebagai sarana evaluasi mandiri (self-assessment) sebelum audit lapangan dilakukan.

“Langkah ini diharapkan dapat membantu pemilik gedung memahami kondisi bangunannya sejak dini, sekaligus mempercepat proses audit di lapangan,” jelas Vera.

Dalam pelaksanaannya, DCKTRP akan berkoordinasi dan melibatkan berbagai instansi terkait, di antaranya Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) beserta jajaran suku dinas, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (TKTE), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP).

Selain itu, unsur wali kota di lima wilayah administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu juga akan dilibatkan guna memastikan audit berjalan efektif dan menyeluruh.

Vera mengimbau seluruh pemilik dan pengelola gedung di Jakarta untuk mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan audit kelaikan bangunan ini.

“Melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, kami berharap dapat mewujudkan lingkungan perkotaan yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan bagi seluruh warga Jakarta,” pungkasnya. (Kusuma/Mun)