DPR Setujui Anggaran KKP 2025 Sebesar Rp6,22 Triliun

AKTUALITAS.ID – DPR RI menyetujui anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun 2025 sebesar Rp6,22 triliun. Anggaran ini akan dialokasikan untuk mendukung berbagai program strategis dalam sektor kelautan dan perikanan, dengan fokus pada penguatan ekonomi biru dan peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan komitmennya untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang telah disetujui. “Kami akan memaksimalkan anggaran yang telah disepakati,” ujar Menteri Trenggono melalui keterangan pers di Kupang, Jumat (13/9/2024).

Rincian anggaran tersebut terdiri dari belanja operasional sebesar Rp2,91 triliun (47 persen) yang meliputi belanja pegawai sebesar Rp1,92 triliun dan belanja perkantoran sebesar Rp991,54 miliar. Sementara itu, belanja non-operasional dianggarkan sebesar Rp3,31 triliun (53 persen).

Secara lebih rinci, anggaran ini dialokasikan ke berbagai unit kerja di KKP, di antaranya:

– Sekretariat Jenderal: Rp571,25 miliar

– Inspektorat Jenderal: Rp81,91 miliar

– Ditjen Perikanan Tangkap: Rp1,26 triliun

– Ditjen Perikanan Budi Daya: Rp937,84 miliar

– Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan: Rp827,11 miliar

– Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan: Rp255,26 miliar

– Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut: Rp623,59 miliar

– Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP: Rp1,32 triliun

– Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan: Rp342,65 miliar

Dari total anggaran, program pengelolaan perikanan dan kelautan memperoleh alokasi terbesar dengan Rp2 triliun, diikuti oleh program dukungan manajemen sebesar Rp3,5 triliun. Sementara itu, program peningkatan nilai tambah dan daya saing industri mendapat alokasi Rp161,03 miliar, serta program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar Rp259,43 miliar.

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik tahun 2025 akan diarahkan untuk mendukung kawasan produksi pangan akuatik nasional, guna memperkuat swasembada pangan. Anggaran sebesar Rp1,3 triliun ini akan digunakan untuk peningkatan sarana produksi perikanan dan garam, pengelolaan kawasan konservasi, serta pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan pengolah hasil perikanan.

Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, berharap anggaran ini dapat dimanfaatkan dengan optimal untuk menjalankan program-program kelautan dan perikanan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. “Kami berharap anggaran ini dapat dimaksimalkan untuk program yang benar-benar berpihak kepada masyarakat,” ungkapnya.

Sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025, yaitu “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, KKP akan fokus pada lima kebijakan utama berbasis ekonomi biru. Kebijakan tersebut meliputi penambahan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan berbasis kuota, pengembangan budi daya laut berkelanjutan, pengawasan kawasan pesisir, serta upaya membersihkan sampah plastik di laut.

Dengan anggaran yang telah disetujui ini, KKP optimistis dapat mendorong pertumbuhan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku usaha perikanan. (KAISAR/RAFI)