EKBIS
Harga Biodiesel B40 Diprediksi Naik Rp 1.500-2.000 per Liter Setelah Disubsidi

AKTUALITAS.ID – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menyampaikan insentif untuk pengusaha biodiesel yang menjalankan program B40 di tahun ini, dengan alokasi sebesar Rp 35,5 triliun.
Namun, insentif ini hanya berlaku untuk sektor Public Service Obligation (PSO) dan tidak ada untuk non-PSO.
Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), Eniya Listiani Dewi, insentif ini berasal dari pungutan ekspor kelapa sawit yang dikelola oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Pemerintah telah menetapkan alokasi B40 sebanyak 15,6 juta kiloliter (kl) biodiesel, dengan rincian 7,55 juta kl diperuntukkan bagi PSO dan sisanya dialokasikan untuk non-PSO.
Eniya mengatakan bahwa harga biodiesel B40 yang sudah sekarang sekitar Rp 13.000 per liter akan bertambah sekitar Rp 1.500-2.000, atau menjadi sekitar Rp 14.500-15.000 per liter.
Meskipun harga akan meningkat, pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mempengaruhi inflasi, karena telah melakukan studi sebelum kebijakan ini diberlakukan.
“Dalam kajian kita melihat bahwa tidak mempengaruhi inflasi,” ujarnya. (Enal Kaisar)
-
EKBIS28/09/2025 09:30 WIB
Pertamina Siap Umumkan Harga BBM Baru 1 Oktober 2025, Ini Daftar Harga Terkini
-
NASIONAL28/09/2025 07:00 WIB
Wakil Ketua BGN Blokir Politikus yang Minta Jatah Dapur MBG di Tengah Kasus Keracunan
-
JABODETABEK28/09/2025 05:30 WIB
Update Prakiraan Cuaca 28 September 2025: Jabodetabek Berpotensi Hujan
-
EKBIS28/09/2025 10:30 WIB
Harga Emas Antam dan Buyback Hari Ini: Selisih Rp 153.000 per Gram
-
NASIONAL28/09/2025 11:00 WIB
Komisi IX DPR Minta BGN Perbaiki Sistem Makan Bergizi Gratis Setelah Kasus Keracunan
-
POLITIK28/09/2025 06:00 WIB
Muktamar X PPP Panas, Mardiono Sah Jadi Ketum Secara Aklamasi di Tengah Kericuhan
-
DUNIA28/09/2025 08:00 WIB
Gaza Mencekam: 44 Warga Palestina Tewas Akibat Serangan Israel Sejak Dini Hari
-
NASIONAL28/09/2025 10:00 WIB
Prabowo Bentuk Komite Reformasi Polri, Yusril: Paling Lambat Pertengahan Oktober