AS Dorong Pelucutan Senjata Hamas Lewat Iuran Internasional Dewan Perdamaian

AKTUALITAS.ID – Amerika Serikat menyatakan bahwa iuran yang dikumpulkan Dewan Perdamaian internasional akan digunakan untuk mendanai proses demiliterisasi Gaza, termasuk program pembelian kembali senjata untuk melucuti kemampuan militer Hamas. Pernyataan ini disampaikan oleh Duta Besar AS untuk PBB Mike Waltz saat menjelaskan rencana implementasi poin demiliterisasi dalam rencana perdamaian yang diinisiasi Presiden Donald Trump.

Menurut Waltz, Dewan Perdamaian yang kini beranggotakan 26 negara bekerja sama dengan Komite Nasional Palestina akan menekan Hamas agar menyerahkan senjatanya. Proses demiliterisasi akan diawasi oleh pemantau independen internasional dan mencakup dekomisioning serta penempatan senjata secara permanen yang tidak dapat digunakan lagi melalui program pembelian kembali yang didanai secara internasional.

Dewan Perdamaian mensyaratkan iuran awal sebesar 1 miliar dolar AS untuk negara-negara yang bergabung. Beberapa negara, termasuk Indonesia, menyatakan kesiapan bergabung dan mengikuti mekanisme iuran tersebut. Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut dana itu akan dipakai untuk rekonstruksi Gaza, meski belum ada keterangan rinci mengenai sumber anggaran nasional yang akan digunakan.

Perdana Menteri Israel menegaskan bahwa rekonstruksi Gaza hanya dapat dimulai setelah pelucutan senjata Hamas selesai. Israel juga disebut tengah menyiapkan operasi militer untuk melumpuhkan kemampuan militer Hamas jika diperlukan. Di sisi lain, AS menyatakan bahwa Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang dikoordinasikan Dewan Perdamaian dapat dikerahkan untuk membangun kendali dan stabilitas sebelum penarikan penuh pasukan Israel.

Pihak Hamas menegaskan bahwa isu senjata adalah keputusan nasional Palestina yang terkait dengan kondisi pendudukan. Anggota Biro Politik Hamas Suhail al-Hindi menyatakan bahwa senjata merupakan bagian dari hak pertahanan rakyat Palestina selama pendudukan masih berlangsung. Sumber-sumber yang dekat dengan Hamas menyebut kelompok itu bersedia membahas perlucutan senjata dengan faksi Palestina lain dan mediator, namun belum menerima proposal rinci dari Washington atau mediator internasional.

Beberapa poin yang masih menjadi perhatian meliputi: mekanisme verifikasi dekomisioning senjata, jaminan reintegrasi bagi anggota yang melepaskan senjata, peran pemantau internasional, serta transparansi penggunaan iuran internasional. Rusia dan China sebelumnya abstain pada mandat Dewan Perdamaian yang diberikan oleh Dewan Keamanan PBB, mengkritik kurangnya peran PBB dalam rencana tersebut.(Mun)