Hamas Umumkan Pembubaran Pemerintahan Gaza

AKTUALITAS.ID – Hamas mengumumkan rencana membubarkan pemerintahan sipil yang selama ini mengelola Jalur Gaza dan menyerahkan administrasi wilayah tersebut kepada Komite Nasional untuk Pengelolaan Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG). Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya mendorong implementasi kesepakatan gencatan senjata dan membuka jalan bagi masuknya bantuan kemanusiaan serta proses rekonstruksi.

Ketua Komite Darurat Pemerintah Gaza, Mohammad Jawad Abdul Khaleq Al-Farra, menyatakan dirinya akan mengundurkan diri sebagai bagian dari proses transisi menuju pemerintahan sementara yang dipimpin Ali Shaat.

Menurut Al-Farra, keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan masukan para mediator internasional dan berbagai faksi Palestina, serta didorong oleh kepentingan nasional untuk mengurangi penderitaan masyarakat Gaza.

Ia mengatakan penyerahan pengelolaan sipil diharapkan menghilangkan salah satu alasan yang selama ini disebut Israel untuk mempertahankan blokade, membatasi akses perbatasan, serta menghambat distribusi bantuan kemanusiaan dan rekonstruksi wilayah yang terdampak perang.

Meski demikian, Al-Farra mengakui belum ada jaminan langkah tersebut akan langsung mengubah situasi di lapangan.

Menurutnya, pengalaman sebelumnya menunjukkan berbagai inisiatif politik tidak selalu diikuti dengan implementasi penuh oleh seluruh pihak yang terlibat.

Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyatakan organisasinya siap menyerahkan seluruh tanggung jawab pemerintahan sehari-hari kepada komite nasional demi memperlancar proses transisi.

“Hamas telah mengambil langkah baru dengan tidak lagi memegang kendali atas Jalur Gaza demi menghilangkan segala dalih bagi pihak pendudukan yang terus melancarkan agresi,” ujar Qassem dalam pernyataannya.

Ia berharap komite nasional segera dapat menjalankan tugasnya sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan.

Sementara itu, Direktur Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta, menegaskan aparat pemerintahan, khususnya di Kementerian Dalam Negeri, akan tetap menjalankan fungsi pelayanan dan keamanan selama proses transisi berlangsung agar tidak terjadi kekosongan administrasi.

Ketua NCAG, Ali Shaat, menyatakan komite yang dipimpinnya siap mengambil alih tanggung jawab pemerintahan setelah seluruh sarana pendukung tersedia dan proses transisi selesai dilaksanakan.

Langkah ini menjadi salah satu perkembangan politik paling signifikan sejak Hamas mengambil alih pemerintahan Gaza pada 2007. Dalam beberapa bulan terakhir, kelompok tersebut beberapa kali menyatakan kesediaannya untuk tidak lagi mengelola administrasi sipil apabila hal itu dapat membantu tercapainya penyelesaian konflik dan mempercepat pemulihan kondisi kemanusiaan.

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pemerintah Israel mengenai pengumuman tersebut. Efektivitas rencana transisi ini masih akan bergantung pada implementasi di lapangan, respons para mediator, serta kesediaan seluruh pihak untuk menjalankan kesepakatan yang telah dibahas. (Mun)