Tunjangan Guru Kini Langsung dari APBN, Rp16,71 Triliun Sudah Tersalur

AKTUALITAS.ID – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mulai menyalurkan langsung tunjangan bagi guru Aparatur Sipil Negara Daerah (ASND) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hingga Juni 2025, total realisasi penyaluran telah mencapai Rp16,71 triliun dan menjangkau sekitar 1,44 juta guru di seluruh Indonesia.

Perubahan skema ini mulai diterapkan sejak Maret 2025, menggantikan mekanisme lama yang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Dengan skema baru, dana tunjangan langsung masuk ke rekening guru tanpa jeda waktu yang biasanya terjadi dalam sistem sebelumnya.

“Kita mendapatkan banyak apresiasi karena para guru merasakan langsung manfaatnya. Rekening mereka kini langsung terisi dari APBN. Dan ini akan terus kita lanjutkan,” ujar Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2025 di Jakarta, Rabu (18/6/2025).

Penyaluran saat ini masih berada dalam tahap I, dengan sekitar 84 ribu guru sedang dalam proses pemenuhan persyaratan agar bisa ikut menerima tunjangan. Adapun tahap II penyaluran dijadwalkan mulai bergulir bulan ini, dengan jumlah dan nilai yang akan disesuaikan berdasarkan hasil validasi dari tahap I.

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas cakupan penerima manfaat seiring validasi data yang dilakukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

“Kami akan terus melaporkan perkembangan ini agar menjadi perhatian daerah. Bahwa seluruh guru ASN daerah tetap akan menerima tunjangan langsung dari pusat melalui APBN,” lanjut Suahasil.

Belanja Negara Terus Tumbuh, Tapi Target Masih Jauh

Dalam laporan yang sama, Suahasil juga mengungkapkan bahwa penyaluran belanja negara terus mengalami percepatan. Hingga Mei 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari total pagu APBN sebesar Rp3.621,3 triliun.

Meskipun masih jauh dari target, angka tersebut menunjukkan peningkatan signifikan dibanding April yang hanya Rp806,2 triliun.

Belanja pemerintah pusat mencapai Rp694,2 triliun (25,7 persen), terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp325,7 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp368,5 triliun.

Sementara itu, pendapatan negara tercatat sebesar Rp995,3 triliun atau 33,1 persen dari target Rp3.005,1 triliun. Namun, laju pertumbuhan pendapatan cenderung melambat. Tambahan pendapatan pada Mei sebesar Rp184,8 triliun, lebih rendah dibanding tambahan Rp300 triliun pada April.

Dengan kondisi ini, APBN mengalami defisit sebesar Rp21 triliun atau setara 0,09 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2025. (YAN KUSUMA/DIN)